Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan   


Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terbukalah kesempatan untuk merumuskan program pembangunan yang dapat menjangkau seluruh lapisan Masyarakat dan Wilayah yang sesuai dengan kebutuhan dan Karakteristik lokal, yang dapat membangkitkan rasa memiliki pada Masyarakat. dan berkelanjutan serta berdampak pada peningkatan kemampuan dan keberdayaan masyarakat. 

Untuk itu harus didukung adanya Instrumen dan sistem yang dapat digunakan untuk mengetahui data kondisi lokal (sistem) dan adanya dukungan Politis (kebijakan) yang memfasilitasi pengembangan pengetahuan tentang kondisi lokal.  

Landasan Hukum Profil Desa :

  1. Instruksi Menteri Dalam Negeri  Nomor 25 Tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan    Data dasar Profil desa dan kelurahan; 
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.3 / 316 /PMD tanggal 17 Februari 2003 tentang    sistem pendataan Profil Desa dan Kelurahan; dan 
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. 
 
 
Kegiatan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
 
 

Kebijakan Profil Desa dan Kelurahan Serta Pemanfaatannya
 

1. Pendahuluan  

Data yang valid dan akuntabel merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Namun fenomena selama ini, perhatian terhadap penyusunan data yang akurat tersebut, khususnya data base pada tingkat desa/kelurahan, masih belum optimal. Sebagai contoh dapat dilihat dari perbedaan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, anak putus sekolah maupun jumlah pemilih.  

Mencermati hal ini, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil desa dan kelurahan. Di dalam Permendagri ini diatur mekanisme dan instrumen yang menjadi acuan dalam penyusunan data base suatu desa. Secara umum, dalam penyusunan data profil desa dan kelurahan meliputi kegiatan-kegiatan penyiapan instrumen pengumpulan data, penyiapan kelompok kerja profil desa dan kelurahan, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data, publikasi data profil desa dan kelurahan. Selanjutnya dalam pendayagunaan data profil desa dan kelurahan diarahkan pada pemanfaatan data sebagai data dasar bersama pelaku pembangunan desa dan kelurahan dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan

Penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan serta penataan wilayah adminstrasi pemerintahan.Dengan demikian, terbitnya Permendagri ini diharapkan selain tersusun data dasar yang akan menggambarkan secara utuh mengenai karakteristik desa/kelurahan, juga tentunya ingin mendorong Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menjadikan data sebagai suatu kebutuhan dalam perencanaan pembangunan. 


2. Peranan Data Profil Desa dan Kelurahan untuk Perencanaan Pembangunan  


Desa merupakan salah satu unsur kewilayahan terkecil di dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia.Walaupun demikian, desa mempunyai peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan.Hal ini dikarenakan pada tingkat desa-lah secara faktual aktifitas pemerintahan berjalan dan sebagian besar penduduk penduduk Indonesia masih terkonsentrasi saat ini.sudah selayaknya di tingkat desa-lah menjadi pusat aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga penyusunan data dasar dalam mendukung berbagai aktifitas tersebut. 

Mencermati kondisi tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terusmendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan mendayagunakan profil desa dan kelurahan, serta mengembangkannya menjadi pusat data profil desa dan kelurahan di setiap strata pemerintahan mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai di tingkat pusat. 

Data profil desa dan kelurahan yang tersedia di setiap pusat data diharapkan dapat dipergunakan dalam:
  • Penetapan prioritas pembangunan. 

Sesuai karakteristik potensi unggulan desa yang tergambar dalam profil desa dan kelurahan dapat menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan di desa, seperti desa home industri, desa nelayan, desa persawahan, desa wisata, desa perkebunan, desa hutan dan sebagainya

  • Penentuan kawasan pengembangan desa.

Salah satu hasil pendataan profil desa dan kelurahan adalah diketahuinya tipologi desa yang diperoleh dari hasil pengolahan data primer tentang potensi sumber daya alam. Sesuai dengan tipologi desa itulah dapat ditentukan kawasan pengembangan potensi desa ke depan. Desa yang mempunyai tipologi yang sama dapat terapkan pembangunan yang berbasis kawasan.  

  • Pengembangan instrumen perencanaan pembangunan. 

Adanya tipologi desa juga akan membantu unit kerja lain di luar Pemerintah Desa untuk merumuskan instrumen perencanaan program pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat menjadi lebih tepat sasaran dan komprehensif. Setiap unit kerja pemerintah sebagai user atau pengguna data profil desa dan kelurahan bebas untuk memanfaatkan data profil dalam mengembangkan program kerja masing-masing.   

  • Pengembangan model pembangunan berdasarkan pendekatan partisipatif. 

Data profil desa dan kelurahan yang disusun oleh masyarakat dan pemerintahan desa selain memuat segala potensi yang dimiliki masyarakat dan desa, juga memuat permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan data profil desa dan kelurahan, berarti masyarakat telah sejak awal dikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya dalam menjaring aspirasi. Lebih dari itu, menjadikan data yang bersumber dari masyarakat juga akan menghargai apa yang disampaikan secara tertulis oleh masyarakat. Hal ini tentunya akan mendorong masyarakat untuk semakin berinisiatif dan berkreasi guna mewujudkan  desa sesuai yang diinginkan.  

  • Pengembangan model kerjasama aparat dan masyarakat dalam pembangunan desa. 

Dengan tersusunnya data profil desa dan kelurahan dengan sendirinya aparat pemerintah akan mengetahui kondisi riil dari masyarakat. Kondisi riil tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam bertindak dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dengan demikian adanya data ini diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara aparat dan masyarakat terutama dalam merencanakan pembangunan desa.

3. Substansi Profil Desa dan Kelurahan  

Substansi profil desa dan kelurahan mencakup 3 (tiga) hal yaitu:
  1. Data dasar keluarga,yaitu data yang berisikan profil keluarga yang meliputi data SDM, aset ekonomi dan sosial, kualitas hidup dalam bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan serta peranserta sebagai warga negara, anggota lembaga kemasyarakatan dan berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga dan sosial yang secara nyata terjadi di setiap keluarga. Data dasar keluarga ini adalah untuk menyediakan data base kualitas hidup manusia Indonesia pada tingkat keluarga, RT, RW, Dusun dan Lingkungan. Melalui data ini diharapkan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (HDI) dapat diukur dengan data yang valid dan reliabel serta menjangkau setiap orang di setiap keluarga. 
  2. Data potensi desa/kelurahan, mencakup segala potensi yang dimiliki desa, yaitu: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan sumber daya prasarana dan sarana. Adanya data potensi ini akan diketahui tipologi dari masing-masing desa dan potensi yang akan dikembangkan. 
  3. Data tingkat perkembangan desa/kelurahan,berisikan tingkat keberhasilan kegiatan pembangunan kelurahan yang dilakukan selama satu tahun dan selama lima tahun. Dari hasil evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan selama satu tahun, akan diperoleh status perkembangan desa yaitu: cepat berkembang, berkembang, lamban berkembang, dan kurang berkembang. Sedangkan untuk (5) lima tahun akan diperoleh klasifikasi desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada.  
 
Untuk mengukur tingkat Perkembangan Desa, variabel yang digunakan adalah:
(1)   perkembangan kependudukan
(2)   ekonomi masyarakat;
(3)   pendidikan masyarakat;
(4)   kesehatan masyarakat;
(5)   keamanan dan ketertiban;
(6)   kedaulatan politik masyarakat;
(7)   peranserta masyarakat dalam pembangunan;
(8)   lembaga kemasyarakatan;
(9)   kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan
(10) pembinaan dan pengawasan. 
 

Untuk klasifikasi tingkat perkembangan desa tahunan:
  1. Kurang Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut kurang dari 30% dari skor maksimal (4426)
  2. Lamban Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut mencapai 30%-60% dari skor maksimal (4426)
  3. Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut lebih dari 60%-90% dari skor maksimal (4426)
  4. Cepat Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut lebih dari 90% dari skor maksimal (4426)

Untuk klasifikasi tingkat perkembangan desa lima tahunan:

  1. Swadaya: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut kurang dari 60% dari skor maksimal (22130)
  2. Swakarya: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut mencapai 60%-80% dari skor maksimal (22130)
  3. Swasembada: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut lebih dari 80% dari skor maksimal (22130) 
 
Kegiatan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
 
 
4. Agenda ke Depan  

Profil desa dan kelurahan telah berguna untuk menunjukkan tingkat pembangunan desa yang secara berjenjang akan dapat menunjukkan perkembangan daerah dan nasional. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun perencanaan program-progam pembangunan desa, membedakan jenis program yang dibutuhkan sesuai tipologi dan masalah desa, serta mengembangkan masyarakat sesuai potensi modal sosial dan fisik yang dimiliki masing-masing desa.  

5. Saran  

Untuk mempercepat tersedianya data profil desa dan kelurahan, perlu komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah menata kembali struktur pendataan, teknik pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan publikasi data profil desa, selanjutnya Pemerintah perlu terus menerus memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menempatkan data profil desa dan kelurahan sebagai input utama dalam manajemen pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.
Kegiatan ini dilaksanakan 11 April 2017 sampai dengan 29 April 2017 (hari kerja) bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, pesertanya operator profil desa/kelurahan dari setiap desa/kelurahan di seluruh kecamatan dengan narasumber dari Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.  
(*)




Kalender Kegiatan

NOV
14
Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)

JADWAL PELAKSANAAN PEMBINAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)

Lokasi : RUANG RAPAT BPMPD KABUPATEN BOGOR
AUG
24
Pembinaan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes di 39 Kecamatan

RABU, 24 AGUSTUS 2016

TAJURHALANG                     …
Lokasi : Kantor Kecamatan

MEI
09
penyelenggara pelatihan aplikasi siskuedes/simda Bagi Bendahara Desa

Peserta bintek berdahara desa 39 kecamatan 417 desa

 

 


Lokasi : Hotel Taman Aer Jalan raya Puncak Megamendung Bogor
MEI
03
Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Dan Pendayagunaan data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2016

Hari/Tanggal     : Selasa - Rabu, 03 s/d 04 Mei…
Lokasi : Hotel Puri Ayuda Resort Jl. Raya Puncak Cipayung Sirnagalih Megamendung Bogor.

APR
25
JADWAL SELEKSI TEGAR BERIMAN AWARDS

PELAKSANAAN SELEKSI RT/RW SEKABUPATEN BOGOR

Dalam Rangka Pelaksanaan Seleksi Ketauladanan


Lokasi : Ruang Rapat BPMPD Kabupaten Bogor
PROFIL DESA  DAN  KELURAHAN KABUPATEN BOGOR
SIPEDES
2017 © Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa