Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

AB I

PENDAHULUAN

  1. Latar Belakang

 

  Dalam rangka mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2004,   Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menyusun Laporan Kinerja tahun 2015. Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor dan program/ kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Sumber dana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 berasal dari APBD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2015.

Indikator kinerja Sasaran merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tingkat Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015. Indikator kinerja Sasaran menggunakan indikator kinerja utama yang dipilih dari beberapa output dan atau outcome dari kegiatan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (input) yang mengutamakan penggunaan dana APBD Kabupaten Bogor, indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcome) sesuai Daftar Pengesahan Anggaran (DPA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor tahun 2015. Gambaran pengukuran kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) tahun 2015 dalam pencapaian pengukuran kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2015.

Metode penyusunan LAKIP Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor secara umum mengacu pada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2015. Dalam pengukuran kinerja Sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor tahun 2015 ini menggambarkan indikator kinerja output utama (grand output) atau outcome pada program/ kegiatan yang dilakukan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor selama tahun 2015 sesuai dengan penetapan indikator kinerja yang ditetapkan pada Tapkin Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor tahun 2015.

 

  1. Tugas Pokok dan Fungsi serta Susunan Organisasi

A.       TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor, Badan Pemberdayaan Masarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Badan pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
  2. Pemberian dukungan atas penyelengaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugasnya Kepala Badan dibantu oleh :

  1. Sekretaris ;
  2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  3. Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat
  4. Kepala Bidang Pemerintahan Desa
  5. Kepala Bidang Kekayaan Desa

 

  1. Sekretariat.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Kepala Badan dalam bidang kesekretariatan. Unutk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan program kerja kesekretariatan
  2. Pengelolaan administrasi Keuangan di lingkup Badan
  3. Pengelolaan Administrasi umum, kearsipan, kerumahtanggan, dan kepegawaian di lingkungan Badan.
  4. Pembinaan Organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan
  5. Pelayanan administrasi terhadap seluruh unit organisasi di lingkungan Badan
  6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan
  7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan kepada kepala Badan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dibantu oleh :

 

  1. Sub Bagian Program dan pelaporan.

 

Sub Bagian Program dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Program dan pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan keprograman dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bagian Program dan pelaporan mempunyai Fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan perencanaan kegiatan dan program kerja Badan
  2. Pengelolaan data pendukung, data kegiatan dan informasi kegiatan Badan
  3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan
  4. Pelaporan hasil capaian kinerja kegiatan kepada Kepala Badan
  5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya

 

  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

 

Sub Bagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam pengelolaan administrasi umum dan keepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, inventarisasi kearsipan dan kepegawaian.
  2. Pembinaan organisasi dan tatalaksana serta kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan
  3. Penyusunan bahan kebijakan di bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan karir pegawai
  4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai melalui kerjasama dengan instansi pengelola pendidikan dan pelatihan.
  5. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang administrasi kepegawaian kepada Sekretaris.
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Sub Bagiasn Keuangan di Pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan rencana anggaran kegiatan Badan
  2. Pengelolaan administrasi keuangan Badan
  3. Pelaporan hasil capaian kinerja administrasi keuangan kegiatan di lingkungan Badan
  4. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
  5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat
  2. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan wilayah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat di bantu oleh :

 

  1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Pemberdayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat
  3. Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat
  4. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat
  5. Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah

Sub Bidang pemberdayaan wilayah di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pemberdayaan Masyarakat. Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah mempunyai tugas pokok membantu Kpeala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan Pemberdayaan Wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah mempunyai fungsi sebagaui berikut :

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan wilayah
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan wilayah
  3. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar desa/ kelurahan
  4. Fasilitasi sarana dan prasarana dasar desa/ kelurahan

 

  1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat.

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Untuk menyelenggrakan tugas pkok tersebut, Bidang pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat
  2.  Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kader    

pembangunan desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dibantu oleh :

 

     1. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Sub Bidang Lembaga Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas poko tersebut, Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1.  Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
  2.  Penyiapan bahan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan
  3.  Pembinaan lembaga kemasyarakatan
  4.  Fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan

 

  1. Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa

Sub Bidang Pemberdayaan Kader pembangunan desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah

Dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pemberdayaan kelembagaan Masyarakat. Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan Kader Pembangunan desa. Untuk menyelenggarakann tugas pokok tersebut, Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1.  Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan kader pembangunan desa
  2.  Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kader pembangunan desa
  3.  Pembinaan dan pengembangan kader pembangunan desa
  4.  Fasilitasi pengembangan kader pembangunan desa

 

  1. Bidang Pemerintahan Desa

Bidang Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokokmembantu kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan Pemerintahan desa. Untuk menyeleneggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemerintahan desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa
  2. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan aparatur pemerintahan desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemerintahan Desa dibantu oleh:

 

  1. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa

Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pemerintahan desa. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kelembagaan Pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan pemerintahan desa
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa
  3. Analisi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan tata administrasi pemerintahan desa
  4. Pengkajian pembentukan, penggabungan, peleburan pemecahan dan penghapusan desa
  5. Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa.

 

  1. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa

Sub Bidang Aapartur Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan Desa. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok membantu kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang pembinaan aparatur pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai fungsi sebagi berikut :

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan aparatur pemerintahan desa
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan aparatur pemerintahan desa
  3. Analisis kebutuhan aparatur dan pembinaan pemerintahan desa
  4. Pemberdayaan aparatur pemerintahan desa

 

  1. Bidang Kekayaan Desa

Bidang Kekayaan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang Kekayaan Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang kekayaan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Kekayaan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan dalam bidang sarana dan prasarana desa
  2. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan dan kekayaan desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kekayaan Desa dibantu oleh :

 

  1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa

          Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertangung jawab kepada Kepala bidang Kekayaan Desa. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kekayaan Desa dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Sarana dan Prasarana desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan sarana dan prasarana desa
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa
  3. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa
  4. Fasilitasi pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana desa

 

  1. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa

Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan desa dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kekayaan Desa. Sub Bidang pendapatan dan Kekayaan desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Kekayaan Desa dalam melaksanakan pembinaan pendapatan dan kekayaan desa. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan desa
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan administrasi pendapatan dan kekayaan desa
  3. Pembinaan administrasi pendapatan dan kekayaan desa
  4. Pembinaan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa

 

  1. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian tertentu secara professional sesuai dengan kebutuhan organisasi.

 

 

  1. Unit Pelaksana Teknis Daerah

Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ) merupakan unit kerja yang merupakan perpanjangan tangan Badan yang berkedudukan di wilayah atau kecamatan. UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. UPTD mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

 

B.     Kepegawaian dan Perlengkapan

Kondisi PNSD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor Tahun 2015 sebanyak 70 orang. Bilamana dilihat dari golongan / pangkat, maka golongan IV berjumlah 10 orang, golongan III berjumlah 34 orang, golongan II berjumlah 25 orang dan golongan I berjumlah 1 orang .Tenaga Kontrak 1 Orang.

Sedangkan dilihat dari tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka pegawai dengan strata-2 berjumlah 9 orang, strata-1 berjumlah 24 orang, Diploma, III berjumlah 3 orang, Tamat SMU/sederajat berjumlah 33 orang, SMP/ sederajat berjumlah 2 orang.

Sarana dan Prasarana Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa per Akhir tahun 2015, dapat diuraikan sebagai berikut :

Susunan Organisasi

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor, maka Kepala BPMPD dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

 

    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Program dan Pelaporan
  1. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, yang membawahi:
    1. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
    2. Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa;
  2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang membawahi:
    1. Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah; dan
    2. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
  3. Bidang Pemerintahan Desa, yang membawahi:
    1. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa; dan
    2. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa;
  4. Bidang Kekayaan Desa mebawahkan;
    1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa; dan
    2. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa;
  5. Unit Pelaksana Daerah;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional,

 

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

 

 new bagan

 

 

 

Diagram 1.2. Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor

(Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2008)

  1. Aspek Strategis yang Berpengaruh

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, dipengaruhi beberapa Aspek Strategis yang berkembang baik di lingkungan pemerintahan maupun yang berkembang di masyarakat. Aspek Strategis yang berpengaruh tersebut antara lain:

 

 

  1. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Berubahnya pola pendekatan pembangunan dari pola top down ke bottom up membuka peluang lebar bagi masyarakat tanpa kecuali untuk berpartisipasi dalam pengelolaan pembangunan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pelestarian hasil-hasil pembangunan.

Namun peluang ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan dan keswadayaan dalam proses pembangunan relatif masih rendah. Minimnya kualitas SDM merupakan salah satu faktor yang menyebabkan hal ini terjadi.   Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

 

  1. Angka kemiskinan yang masih tinggi.

Beberapa kebijakan yang diambil pemerintah pasca krisis ekonomi, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak secara langsung memberikan kontribusi yang besar terhadap melonjaknya angka kemiskinan. Demikian cepatnya lonjakan tersebut sehingga kemiskinan dapat menjadi potensi terjadinya instabilitas politik. Oleh karena itu kemiskinan menjadi prioritas pertama untuk segera ditanggulangi.

Untuk itu pemerintah menerapkan kebijakan untuk menekan pengeluaran keluarga miskin melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui kegiatan-kegiatan ekonomi. Agar kegiatan-kegiatan itu dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat maka kegiatan tersebut diselenggarakan dengan pola pemberdayaan.

 

  1. Target pencapaian IPM 74,25 pada tahun 2014 dalam rangka mendukung pencapaian Visi Jawa Barat.

Kabupaten Bogor sebagai bagian dari Propinsi Jawa Barat mempunyai komitmen bersama untuk mendukung pencapaian Visi Jawa Barat yaitu “ Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia”. Indikator tercapainya visi tersebut adalah angka IPM 74,25.

Kabupaten Bogor dinilai sebagai daerah yang berpotensi dan diharapkan menjadi penyumbang terhadap peningkatan IPM Jawa Barat. Oleh karena itu komitmen tersebut menjiwai setiap kegiatan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Bogor.

 

  1. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan LAKIP ini    

adalah sebagai berikut :

  1. TAP MPR Nomor 9/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
  3. Pelaturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik donesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
  4. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
  5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor.
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009-2015.
  8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Sisten Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

 

 

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

 

  1. Rencana Strategis Tahun 2013-2018
  1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dinyatakan bahwa visi adalah cara pandang jauh ke depan ke mana instansi pemerintah harus di bawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa visi merupakan cara pandang, cita-cita dan gambaran menantang tentang masa depan yang menunjukan arah yang ingin diraih, dicapai atau dituju dalam jangka waktu tertentu oleh instansi pemerintah.

Berpedoman pada visi Kabupaten Bogor yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 yang berbunyi “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor Yang Bertaqwa, Berdaya dan Berbudaya Menuju Sejahtera”, dan dengan mempertimbangkan isu-isu stratejik yang berpengaruh, maka BPMPD Kabupaten Bogor merumuskan visinya, yaitu“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bogor yang Mandiri dan Sejahtera serta Didukung Pemerintahan Desa yang Bersih dan Bertanggung Jawab”.

Kata kunci yang terdapat dalam pernyataan visi di atas adalah kemandirian, kesejahteraan dan masyarakat dengan batasan pengertian masing-masing yang sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (Propeda) tahun 2002-2007, yaitu sebagai berikut:

  • Kemandirian, berarti masyarakat telah mencapai keadaan dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung pada orang lain yang diindikasikan dengan kemampuan mendayagunakan dan mengoptimalkan segala potensi daerah dan segenap potensi masyarakat sesuai dengan sumberdaya yang dimiliki oleh daerah sendiri.
  • Kesejahteraan, berarti terpecahkannya persoalan penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga masyarakat berada dalam kondisi makmur, aman dan sentosa serta terlepas dari segala gangguan dan kesukaran.
  • Masyarakat, berarti sejumlah manusia dalam arti yang seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama dalam batas administratif Kabupaten Bogor.

Visi BPMPD di atas dijabarkan ke dalam misi, yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah (BPMPD) agar tujuan dan sasaran organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi ini, diharapkan seluruh pegawai BPMPD dan pihak yang berkepentingan dengan pemberdayaan masyarakat dapat mengenal BPMPD, mengetahui program-program yang dapat dilaksanakan dan hasil-hasil yang akan dicapai serta berpartisipasi dalam mendorong keberhasilannya.

Adapun pernyataan misi BPMPD adalah sebagai berikut:

  1. Memperkuat Kapasitas kelembagaan masyarakat
  2. Menurunkan angka kemiskinan.
  3. Menciptakan pemerintahan desa yang mandiri dan bertanggung jawab.
  4. Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa.

.Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan pula perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan visi dan misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor telah menetapkan tujuannya, yaitu:

 

 

  1. Dari misi pertama, yaitu memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat ditetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu:
  2. Meningkatkan kapasitas kader kelembagaan masyarakat;
  3. Memberdayakan kelembagaan masyarakat;
  4. Dari misi kedua, yaitu menurunkan angka kemiskinan, ditetapkan 2 (dua) tujuan sebagai berikut:
  5. Memberdayakan masyarakat miskin;
  6. Meningkatkan produktivitas masyarakat miskin;
  7. Dari misi ketiga, yaitu menciptakan pemerintahan desa yang mandiri dan bertanggung jawab, ditetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu:
  8. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa;
  9. Meningkatkan kemandirian desa;
  10. Dari misi keempat, yaitu meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa ditetapkan 4 (empat) tujuan, yaitu:
  11. Meningkatkan tingkat pelayanan administrasi perkantoran;
  12. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
  13. Meningkatkan sumber daya aparatur;
  14. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor telah merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

  1. Tujuan pertama, yaitu memberdayakan masyarakat miskin, dijabarkan ke dalam sasaran:

-        Terlaksananya pembangunan infrastruktur desa melalui swadaya gotong-royong masyarakat;

-        Terlaksananya koordinasi antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;

  1. Tujuan kedua, yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dijabarkan ke dalam sasaran tercapainya pemberdayaan potensi ekonomi desa;
  2. Tujuan ketiga, yaitu meningkatkan kapasitas kader kelembagaan masyarakat dijabarkan ke dalam sasaran tercapainya pemberdayaan kader pembangunan masyarakat desa;
  3. Tujuan keempat, yaitu memberdayakan kelembagaan masyarakat dijabarkan ke dalam sasaran penguatan kelembagaan masyarakat;
  4. Tujuan kelima, yaitu meningkatkan kinerja pemerintahan desa dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya kinerja pemerintahan desa;
  5. Tujuan keenam, yaitu meningkatkan kemandirian desa dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya kemandirian desa;
  6. Tujuan ketujuh, yaitu meningkatkan tingkat pelayanan administrasi perkantoran dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran;
  7. Tujuan kedelapan, yaitu meningkatkan sarana dan prasarana aparatur dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya kinerja aparatur;
  8. Tujuan kesembilan, yaitu meningkatkan sumber daya aparatur dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur;
  9. Tujuan kesepuluh, yaitu meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dijabarkan ke dalam sasaran meningkatnya system pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
  1. Penetapan Kinerja Tahun 2015

Sasaran strategis Badan Pemberdayaan Maasyarakat dan Pemerintahan Desa sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Misi-1

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

  1. Memperkuat Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

 

-     Meningkatkan kapasitas kader masyarakat

200

Orang

-     Memberdayakan kelembagaan masyarakat

160

Orang

Misi-2:

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

  1. Menurunkan Angka Kemiskinan

-     Memberdayakan Masyrakat Miskin

30

 

kelompk

-     Meningkatkan Produkstivitas Masyarakat Miskin

30

 

kelompk

Misi-3:

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Menciptakan pemerintahan desa yang mandiri dan bertanggung jawab

 

-     Meningkatkan kinerja pemerintahan desa

417

Desa

-     Meningkatkan Kemandirian desa

22

Orang

 

 

 

Misi-4:

Sasaran

Indikator Sasaran

Target

Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

 

-     Meningkatkan tingkat pelayanan administrasi perkantoran

14

 

kegiatan

-     Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur

-     Meningkatkan sumber daya aparatur

-     Meningkatkan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan

-     Meningkatkan perencanaan dan pengendalian kegiatan

6

 

2

 

9

 

10

73

 

kegiatan

kegiatan

 

kegiatan

 

Program

kegiatan

 

 

 

 

 

 

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN PEMERINTAHAN DESA

  1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2015

Pengukuran kinerja mencakup Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis dan Pengukuran Kinerja Kegiatan. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor tahun 2015 dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Sasaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor tahun 2015 disajikan dalam Lampiran 3, dan Pengukuran Kinerja Kegiatan Dinas Strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor tahun 2015 disajikan dalam Lampiran 4.

  1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2015.

Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor tahun 2015, ketentuan untuk mengukur indikator kinerja adalah sebagai berikut :

Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target indikator kinerja adalah :

1)        Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik(Progress Positif), maka digunakan rumus:

 

2)        Semakintinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (Progress Negatif), maka digunakan rumus:

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1       Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Positif

No

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1

>100

Sangat Baik

2

85 s/d 100

Baik Sekali

3

70 s/d <85

Baik

4

55 s/d <70

Cukup

5

< 55

Kurang

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

 

Tabel 3.2       Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progress Negatif

No

Rentang Capaian

Kategori Capaian

1

>100

Kurang

2

85 s/d 100

Cukup

3

70 s/d <85

Baik

4

55 s/d <70

Baik Sekali

5

< 55

Sangat Baik

Sumber : Diolah dari Keputusan Kepala Lan No. 239/IX/6/8/2003

Pada tahun 2015, Inspektorat Kabupaten Bogor menetapkan sebanyak                        6 (enam) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan, yaitu :

Pencapaian secara keseluruhan di tahun 2015 menunjukan bahwa program/kegiatan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran Kinerja sasaran dan strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor tahun 2015, maka evaluasi dan analisis masing – masing dapat disimpulkan sebagai berikut :

Misi-1 Memperkuat kapasitas kelembagaan masyarakat

No

 

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

%

Capaian

 

Peningkatan Kapasitas Pengurus PKK

Orang

200

200

100%

2

Peningkatan Kapasitas Forum Masyarakat Desa Siaga

Orang

130

130

100%

 

Revitalisasi Posyandu

Posyandu

Kader

40

40

40

40

100%

 

Peningkatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

Orang

200

200

100%

 

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Dalam Penanganan Sanitasi

Orang

90

90

100%

 

Peningkatan Kapasitas LPM

Orang

160

160

100%

 

Peningkatan Kapasitas BPS (Badan Pengelola Sarana) Air Bersih

Orang

60

60

100%

 

Pembinaan Bagi RT dan RW

Orang

160

160

100%

Pencapaian sasaran tersebut di atas, seluruhnya persentase capaian 100 persen berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

 

 

 

Misi-2 Menurunkan Angka Kemiskinan

No

 

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

%

Capaian

 

Fasilitasi Pembentukan BUMDES

Lembaga

10

10

100%

 

Fasilitasi Gerakan Masyarakat Mandiri

Kelompok

30

30

100%

 

Fasilitasi Pengembangan TTG (Teknologi Tepat Guna)

Paket

1

1

100%

 

Fasilitasi Sinergi Pemberdayaan Potensi Masyarakat (SIBERMAS)

Orang

104

104

100%

 

Peningkatan Paket P2KP

Desa

17

17

100%

 

TMMD/Bhakti TNI

Desa

1

1

100%

 

Penunjang PLPBK

Desa

4

4

100%

 

 

Penunjang PMPK

Desa

14

14

100%

 

Pendampingan Pendistribusian Raskin

Kec

40

40

100%

 

Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)

Desa

1

1

100%

 

Pendampingan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni

Desa/kel

434

434

100%

 

Fasilitasi Perlombaan Desa

Desa

39

39

100%

 

Fasilitasi Musrenbang Desa dan Kelurahan

Desa

434

434

100%

 

Fasilitasi Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Desa

434

434

100%

 

Fasilita Infrastruktur Perdesaan

Desa

434

434

100%

 

Pendampingan PNPM Mandiri Pedesaan

Desa

243

23

243

23

100%

 

Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan

Desa

185

17

185

17

100%

 

Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi

Desa

417

417

100%

 

Fasilitasi Peningkatan Peran Serta

Masyarakat melalui Bhakti Siliwangi

Manunggal Satata Sariksa (BSMSS)

Desa

1

1

100%

 

Bantuan Untuk Masyarkat Fasilitasi BBGRM XII

Desa

1

1

100%

 

Pendampingan Dana Desa

Desa

417

417

100%

 

 

PPencapa

PPencapaian sasaran tersebut di atas, hampir seluruhnya persentase capaian 100 persen berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

 

 

Misi-3 Menciptakan pemerintahan desa yang mandiri dan bertanggunjawab

No

 

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

%

Capaian

 

Fasilitasi Pilkades

Orang

22

22

100%

 

Pendampingan Bantuan Kinerja Pemerintahan Desa dari Propinsi/Pusat

desa

417

417

100%

 

Fasilitasi Permasalahan bagi Kepala desa se Kabupaten Bogor

Kecamatan

39

39

100%

4

Peningkatan Kapasitas Kepala Desa

Orang

417

417

100%

 

Peningkatan Kapasitas BPD

Orang

417

417

100%

 

Peningkatan Kapasitas Bendahara Desa

Orang

417

417

100%

7

Orientasi Bagi Sekretaris Desa

Orang

417

417

100%

 

Penataan Batas Desa dan Pemasangan Patok

Kecamatan

Des

4

43

4

43

100%

 

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa

Kecamatan

Des

25

255

25

255

100%

 

Fasilitasi Program Dana Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah

Desa

417

417

100%

 

Penyusunan Profil Desa/Kelurahan

desa

125

225

100%

 

Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi

desa

417

417

100%

 

Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Batas Desa

Kec

Desa

4

8

7

14

100%

 

 

 

Misi-4 Meningkatkan kinerja aparatur dalam pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa

No

 

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

%

Capaian

 

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Bulan

12

12

100%

 

 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan   Kendaraan Dinas/Operasional

 

Unit

9

11

9

11

100%

 

 

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Orang

Bulan

5

12

5

12

100%

 

 

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Jenis

39

39

100%

 

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jenis

Kali

18

150.000

18

150.000

100%

 

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jenis

13

13

100%

 

Penyediaan Peralatan & Perlengkapan

Kantor

Unit

3

3

100%

 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Unit

4

4

100%

 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jenis

Buah

3

6

3

6

100%

 

Penyediaan Makanan dan Minuman

-       Air mineral

-       Jamuan Snack

-       Jamuan snack tamu

 

 

Galon

Porsi

   Porsi

 

600

1100

330

 

600

1100

330

100%

 

 

Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jenis

Kali

10

150.000

10

150.000

100%

 

No

 

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

%

Capaian

 

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah

-      Rapat koordinasi dalam daerah

-      Rapat koordinasi dalam daerah

Kali

Kali

 

136

140

 

136

140

 

100%

 

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung

Administrasi / Teknis Perkantoran

Orang

Bulan

1

13

1

13

100%

 

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD

Dok

9

9

100%

 

Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Dok/Peg

82

82

100%

 

Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang

Dok

4

4

100%

 

Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor

Orang

Bulan

4

12

4

12

100%

 

Pembangunan Gedung Kantor

Paket

1

1

100%

21.

Pengadaan Mebeleur

-      Meja kerja

-      Meja

Jenis

Unit

1

6

 

1

6

100%

22.

Pengadaan Perlengkapan Kantor

 

Jenis

Unit

8

26

8

26

 

100%

23.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Paket

2

2

100%

24.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

-       Roda 4

-       Roda 2

 

Unit

 

9

11

 

9

11

 

100%

25.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor

Unit

43

43

100%

26.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

Unit

17

17

100%

27.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Orang

75

75

100%

 

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan

Orang

12

12

100%

 

Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

- Pengajian

- Senam

 

Kali

Kali

 

22

44

 

22

44

 

100%

100%

 

 

No

 

Indikator

Satuan

Target

Realisasi

%

Capaian

 

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Buku

Dok

30

3

30

3

100%

 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Buku

Dok

16

2

16

2

100%

 

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Buku

Dok

12

1

12

1

100%

 

Penyusunan Perencanaan Anggaran

Jenis kegiatn

83

83

100%

 

Penatausahaan Keuangan SKPD

 

Kegiatn

73

73

100%

 

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Buku

10

10

100%

 

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Dok

Buku

Dok

Buku

Dok

Buku

1

6

1

45

12

72

1

6

1

45

12

72

100%

 

Publikasi Kinerja SKPD

Kali

16

 

16

 

100%

 

Pencapaian sasaran tersebut di atas, seluruhnya persentase capaian 100 persen berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Setelah evaluasi kinerja, selanjutnya dilakukan analisis efisiensi dan efektivitas. Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Efisiensi terjadi karena : dengan realisasi masukan yang lebih kecil dari target, realisasi keluaran tetap diperoleh sesuai dengan targetnya, ataupun realisasi masukan yang sesuai dengan targetnya, diperoleh realisasi keluaran yang lebih besar dari targetnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa realisasi melampaui target. Analisis efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara sasaran dan tujuan dengan hasil (outcomes). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

 

 

  1. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja langsung yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. tahun 2015 sebesar Rp. 13.963.714.000,- terealisasi sebesar Rp. 12.861.074.552,-atau terserap 93,39%. Rendahnya penyerapan dana belanja langsung tersebut disebabkan(1) adanya efesiensi penggunaan anggaran sesua dengan kebutuhan (2) Selisih penawaran harga dengan pihak ke 3 (3).Efesiensi penggunaan anggaran sesuai dengan standar harga.

Belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor tahun 2015 ditargetkan sebesar                         Rp.18.739.887.000,- terealisasi sebesar Rp.17.319.144.889 atau terserap 95,99%. Surplus Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor tahun 2015 ditargetkan sebesar, terealisasi         Rp.17.319.144.889,- atau tercapai 96,43%. Secara garis besar realisasi anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

(BPMPD) Kabupaten Bogor tahun 2015 sebagai berikut:

 

Rincian anggaran dan realisasi APBD (LRA) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Bogor tahun 2015 disajikan dalam Lampiran: 4.

 

 

TABEL 3.1

RINCIAN REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2015

 

 

TABEL 3.2

RINCIAN REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2014

 

 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor tahun 2015, maka evaluasi dan analisis masing-masing pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut : menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor tahun 2015 dari sasaran yang ditetapkan sebesar 93,28%. Pencapaian sasaran pada masing-masing misi dan sasarannya sebagai berikut:

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis stratejik. Tujuan akan mengarahkan pula perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam merealisasikan visi dan misi.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor telah menetapkan tujuannya, yaitu:

  1. Meningkatkan kapasitas kader kelembagaan masyarakat;
  2. Memberdayakan kelembagaan masyarakat;

   (dua) tujuan sebagai berikut:

   bertanggung jawab, ditetapkan 2 (dua) tujuan, yaitu:

  1. Meningkatkan kinerja pemerintahan desa;
  2. Meningkatkan kemandirian desa;
  3. Meningkatkan tingkat pelayanan administrasi perkantoran;
  4. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur;
  5. Meningkatkan sumber daya aparatur;
  6. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan DesaKabupaten Bogor telah merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

  1. Tujuan pertama, yaitu memberdayakan masyarakat miskin, dijabarkan ke dalam sasaran:

-        Terlaksananya pembangunan infrastruktur desa melalui swadaya gotong-royong masyarakat;

-        Terlaksananya koordinasi antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan;

  1. Tujuan kedua, yaitu meningkatkan produktivitas masyarakat miskin dijabarkan ke dalam sasaran ter


Kalender Kegiatan

NOV
14
Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)

JADWAL PELAKSANAAN PEMBINAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)

Lokasi : RUANG RAPAT BPMPD KABUPATEN BOGOR
AUG
24
Pembinaan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes di 39 Kecamatan

RABU, 24 AGUSTUS 2016

TAJURHALANG                     …
Lokasi : Kantor Kecamatan

MEI
09
penyelenggara pelatihan aplikasi siskuedes/simda Bagi Bendahara Desa

Peserta bintek berdahara desa 39 kecamatan 417 desa

 

 


Lokasi : Hotel Taman Aer Jalan raya Puncak Megamendung Bogor
MEI
03
Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Dan Pendayagunaan data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2016

Hari/Tanggal     : Selasa - Rabu, 03 s/d 04 Mei…
Lokasi : Hotel Puri Ayuda Resort Jl. Raya Puncak Cipayung Sirnagalih Megamendung Bogor.

APR
25
JADWAL SELEKSI TEGAR BERIMAN AWARDS

PELAKSANAAN SELEKSI RT/RW SEKABUPATEN BOGOR

Dalam Rangka Pelaksanaan Seleksi Ketauladanan


Lokasi : Ruang Rapat BPMPD Kabupaten Bogor
PROFIL DESA  DAN  KELURAHAN KABUPATEN BOGOR
SIPEDES
2017 © Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa