Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

NOMOR       :     43  /       /     /Per-UU/2014

TANGGAL     :   22 Desember 2014

 

 

 

 

RENSTRA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BOGOR TAHUN 2013 - 2018

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

1.1.     Latar Belakang

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Sementaraitu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Renstra SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Renstra SKPD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang tertuang di dalam Renstra SKPD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor menyusun dan menetapkan Renstra BPMPD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018. Selanjutnya Renstra BPMPD yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja BPMPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.Gambaran tentang hubungan antara Renstra BPMPD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dengan dokumen perencanaan lainnya, baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukan pada Gambar 1.1.

  1.2.   Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra BPMPD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018adalah sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
  9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741):
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
  16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 88);
  17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 200 Nomor 7);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Nomor 12 Tahun 2008);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 36);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 05 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018.

 

1.3.   Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPMPD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada BPMPD Kabupaten Bogor sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BPMPD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018adalah :

  1. Menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih sekaligus menetapkannya menjadi visi, misi dan program dan kegiatan BPMPD Kabupaten Bogor;
  2. Untuk dijadikan landasan/pedoman dalam penyusunan Renja BPMPD;
  3. Penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  4. Sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan BPMPD Kabupaten Bogor.

 

1.4.   Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BPMPD Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018adalah sebagai berikut:

BAB I                    PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sitematika penulisan.

BAB   II                 GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Pada bab ini menjelaskan mengenai Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Sumber Daya BPMPD, Kinerja Pelayanan BPMPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPMPD.

BAB   III      ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini menjelaskan mengenai Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BPMPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L, Telaahan RTRW dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB   IV                VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pernyataan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi dan KebijakanBPMPD Kabupaten Bogor tahun 2013-2018.

BAB   V                 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bab ini menjelaskan mengenai program dan kegiatan lokalitas SKPD, program lintas SKPD dan program kewilayahan disertai indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif yang ada di BPMPD untuk periode tahun 2013-2018.

BAB   VI                INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

 

 

 

 

BAB II

 

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

 

2.1.    TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPMPD

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa BBappedaBBadan PemberdayaanBbbbbbbklbadaBKabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretaris dan bidang sebagai berikut :

  1. SEKRETARIAT

Sekretariat secara umum mempunyai tugas membantu kepala Badan dalam pengelolaan ketatausahaan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan program kerja kesekretariatan;
  2. Pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Badan;
  3. Pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kerumahtanggaan dan kepegawaian di lingkungan Badan;
  4. Pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
  5. Pelayanan administrasi terhadap seluruh unit organisasi di lingkungan Badan;
  6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Badan;
  7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan kepada KepalaBadan;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan penyusunan program dan pelaporan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, sub bagian program dan pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Penyusunan perencanaan kegiatan dan program kerja Badan;
  2. Penyusunan rencana anggaran kegiatan Badan;
  3. Pengelolaan data pendukung, data kegiatan dan informasi kegiatan Badan;
  4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan;
  5. Pelaporan hasil capaian kinerja kegiatan kepada Kepala Badan;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, inventarisasi, kearsipan dan kepegawaian;
  2. Pembinaan organisasi dan tatalaksana serta kesejahteraan pegawai di lingkungan Badan;
  3. Penyusunan bahan kebijakan di bidang administrasi kepegawaian dan pengembangan karir pegawai;
  4. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai melalui kerjasama dengan instansi pengelola pendidikan dan pelatihan;
  5. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang administrasi kepegawaian kepada Sekretaris;
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, sub bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

  1. Pengelolaan administrasi keuangan Badan;
  2. Pelaporan hasil capaian kinerja administrasi keuangan kegiatan di lingkungan Badan;
  3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya.
    1. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai   fungsi :

  1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
  2. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan wilayah.

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
  3. Pembinaan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; dan
  4. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah mempunyai tugas membantu kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan wilayah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan wilayah;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan wilayah;
  3. Pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana dasar desa/kelurahan; dan
  4. Fasilitasi sarana dan prasarana dasar desa/kelurahan.
  1. BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan kelembagaan masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan masyarakat; dan
  2. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kader pembangunan desa.

Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
  3. Pembinaan lembaga kemasyarakatan; dan
  4. Fasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dalam melaksanakan pemberdayaan kelembagaan kemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa :

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan kader pembangunan desa;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kader pembangunan desa;
  3. Pembinaan dan pengembangan kader pembangunan desa; dan
  4. Fasilitasi pengembangan kader pembangunan desa.
    1. BIDANG PEMERINTAHAH DESA

Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa; dan
  2. Perumusan kebijakan dalam bidang pemberdayaan aparatur pemerintahan desa.

Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan kelembagaan pemerintahan desa;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa;
  3. Analisis penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan tata administrasi pemerintahan desa;
  4. Pengkajian pembentukan, penggabungan, peleburan, pemecahan, dan penghapusan desa; dan
  5. Pembinaan kelembagaan pemerintahan desa.

Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang pembinaan aparatur pemerintahan desa. Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan aparatur pemerintahan desa;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pemberdayaan aparatur pemerintahan desa;
  3. Analisis kebutuhan aparatur dan pembinaan aparatur pemerintahan desa; dan
  4. Pemberdayaan aparatur pemerintahan desa.
  1. BIDANG KEKAYAAN DESA

Bidang Kekayaan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang kekayaan desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kekayaan Desa mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan dalam bidang sarana dan prasarana desa; dan
  2. Perumusan kebijakan di bidang pendapatan dan kekayaan desa.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Desa dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa,   mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan sarana prasarana desa;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan serta pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa;
  3. Pembinaan pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan desa; dan
  4. Fasilitasi pengembangan serta pembangunan sarana dan prasarana desa.

Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Kekayaan Desa dalam melaksanakan pembinaan pendapatan dan kekayaan desa. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan pendapatan dan kekayaan desa;
  2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan administrasi pendapatan dan kekayaan desa;
  3. Pembinaan administrasi pendapatan dan kekayaan desa; dan
  4. Pembinaan pengembangan pendapatan dan kekayaan desa.

 

  1. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Badan. Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan fungsi yang memerlukan keahlian tertentu secara profesional sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Adapun susunan oragnisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :

  1. Kepala Badan;
  2. Sekretariat, membawahkan :
    1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
    2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    3. Sub Bagian Keuangan;
  3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
    1. Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
    2. Sub Bidang Pemberdayaan Wilayah;
  4. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, membawahkan:
    1. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan ;
    2. Sub Bidang Pemberdayaan Kader Pembangunan Desa ;
  5. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
    1. Sub Bidang Kelembagaan Pemerintahan Desa;
    2. Sub Bidang Aparatur Pemerintahan Desa;
  6. Bidang Kekayaan Desa, membawahkan :
    1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa;
    2. Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi BPMPD Kabupaten Bogor

 contoh bpmpd

 

 

2.2.     SUMBER DAYA PADA BPMPD

  1. Kondisi Umum Pegawai

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor sebanyak 79 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga honorer, keamanan kebersihan dan tukang kebun Untuk selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

 

 

PEGAWAI

JUMLAH ( ORANG)

%

 

PNS

70

88,61 %

 

CPNS

-

0 %

 

KONTRAK/HONORER

1

1,27 %

 

PETUGAS KEAMANAN

4

5,06 %

 

TENAGA KEBERSIHAN

3

3,79 %

 

TUKANG KEBUN

1

1,27%

 

JUMLAH

79

100 %

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pegawai BPMPD masih ada yang belum diangkat menjadi pegawai negeri yaitu tenaga honorer dan petugas keamanan. Sehingga penulisan tentang kondisi pegawai dibawah ini difokuskan hanya pada PNS dan CPNS sebanyak 70 orang.

  1. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai dengan Perda nomor 12 tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bogor, maka pengisian formasi jabatan struktural di BPMPD terdiri dari eselon II,III dan IV yaitu sebanyak 17 orang, sedangkan jabatan fungsional yang ada yaitu arsiparis berjumlah 1 orang. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

N0

Jabatan/Staf

Jumlah (orang )

%

 

Eselon II

1

1,43

 

Eselon III

5

7,14

 

Eselon IV

11

15,74

4

Fungsional

1

1,43

5

Staf

52

74,26

 

Jumlah

70

100

 

  1. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/ Pangkat

Dari 70 jumlah Pegawai yang ada di BPMPD terdapat 47,14% pegawai yang berstatus golongan III sedangkan golongan IV sebanyak 14,28 %. Namun masih ada pegawai yang bersatatus golongan I yaitu 1,44 %. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

N0

Golongan

Jumlah (orang )

%

 

IV

10

14,28

 

III

33

 
 

II

26

37,14

4

I

1

1,44

 

Jumlah

70

100

 

  1. Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai BPMPD yang ada, maka status pendidikan dengan SLTA/SMK lebih mendominasi yaitu sebesar 49 %, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat Sarjana Muda/D3 dan SLTP sebesar 3 %. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

N0

Pendidikan

Jumlah (orang )

%

 

Strata-2 ( S2 )

9

12,86

 

Strata-1 ( S1 )

22

31,44

 

Sarjana Muda/ D3

2

2,85

4

SLTA/SMK

35

50

5

SLTP

2

2,85

 

Jumlah

70

100

 

Data diatas menunjukkan bahwa tenaga di BPMPD47 % tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di BPMPD umumnya tingkat perguruan tinggi, sehingga produk pemberdayaan masyarakat yang dihasilkan menjadi lebih baik.

  1. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplin ilmu, terdapat 12,43 % pegawai dengan tingkat strata-2 dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan strata-1 sebesar 21,42 % yang terdiri dari 7 jenis disiplin ilmu. Sedangkan Perbankan hanya 2,85 % dengan latar belakang sarjana muda. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

 

 

N0

KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU

JUMLAH (orang )

 

MAGISTER

8

 

 

4

 

2. Administrasi

1

 

3. Manajemen Hukum

2

 

4. Manajemen Pembangunan Daerah

1

 

SARJANA

15

 

 

1

 

  1. Sosial Politik

1

 

  1. Sastra

1

 

4. Pertanian

1

 

 

2

 

  1. Pendidikan

1

 

  1. Ekonomi

7

 

  1. Geografi

1

D.

SARJANA MUDA

2

 

  1. Perbankan

2

E.

KEJURUAN

23

F

UMUM

22

 

Jumlah

70

 

Data diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di BPMPD menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam perumusan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bogor. Dengan demikian diharapkan kopetensi kedisiplinan ilmu yang ada menjadikan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Bogor semakin berkualitas.

  1. Jumlah Pegawai yang mengikuti diklat penjenjangan

Disamping tingkat pendidikan formal, pegawai yang ada di BPMPD, pegawai juga mendapat pelatihan penjenjangan maupun non penjenjangan. Dari 79 pegawai BPMPD terdapat 11,39 % yang telah mengikuti penjenjangan Diklat PIM III atau sejenisnya, sedangkan jenis penjenjangan PIM IV atau sejenisnya sebesar 10,13 % dapat dilihat sebagai berikut :

N0

Jabatan/Staf

Jumlah (orang )

%

 

Spama/Diklat PIM III

9

12,86

 

Adum/Adumla/Diklat PIM IV

8

11,42

 

Jumlah

17

24,28

 

  1. Kondisi Umum Anggaran

Anggaran Belanja Daerah BPMPD Kabupaten Bogor tahun 20011-2013 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor dan dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Besarnya anggaran belanja yang telah ditetapkan setiap tahunnya mengalami penurunan dan peningkatan, semula pada tahun 2011 sebesar Rp. 16.977.389.057,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 11.498.435.000,- atau turun sebesar 32,27%. Kemudianpada tahun 2013, menjadi Rp. 17.702.104.000,- atau naik sebesar 53,95%. Demikian pula bila dilihat dari realisasi belanja, pada tahun 2011 sebesar Rp. 15.835.709.632,- pada tahun 2012 menjadi Rp. 10.788.477.234,- atau turun sebesar 31,87% kemudian pada tahun 2013 menjadi                             Rp. 15.571.102.560,- atau naik sebesar 44,33 %. Sementara itu, bila dilihat berdasarkan realisasinya anggaran yang telah ditetapkan maka rata-rata dalam kurun waktu 2011-2013 mencapai sebesar 91,69%.

Perkembangan anggaran dan realisasi belanja daerah menurut kelompok belanja dari tahun 2011-2013, sebagai bagai berikut :

TAHUN

ANGGARAN ( RP .)

REALISASI

2011

   

2012

   

2013

   

 

  1. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di BPMPD Kabupaten Bogor tergolong cukup memadai ini bisa terlihat dapat dilihat sebagai berikut :

 

NO

URAIAN

JUMLAH

SATUAN

1

TANAH

 

M2

2

GEDUNG

1

UNIT (2 LANTAI)

M2

3

LISTRIK

1

JARINGAN

4

AIR

1

JARINGAN

5

TELPON

2

LINE

6

AREA PARKIR

1

AREA

7

RUANG RAPAT

2

RUANG

8

RUANG ARSIP

1

RUANG

9

KOPERASI

1

BUAH

10

MUSHOLLA

1

BUAH

11

KENDARAAN RODA 4

9

UNIT

12

KENDARAAN RODA 2

11

UNIT

13

MEJA RAPAT

3

SET

14

AC

16

UNIT

15

KOMPUTER PC

19

UNIT

16

KOMPUTER NOTEBOOK

8

UNIT

17

MEJA KERJA

99

UNIT

18

KURSI KERJA

64

UNIT

19

FILLING KABINET

40

UNIT

20

RAK ARSIP

23

UNIT

21

INFOKUS

5

UNIT

22

JARINGAN INTERNET

1

JARINGAN

23

BUKU PERPUSTAKAAN

60

BUAH

24

AREA TAMAN LUAR

-

AREA

25

LEMARI ARSIP

56

UNIT

26

PDAM

1

JARINGAN

 

2.3.    KINERJA PELAYANAN BPMPD

Indikator Kinerja pelayanan BPMPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

  1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
  2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bogor Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa semua target indikator kinerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel 2.4.berikut ini :

 

2.4.  TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA BPMPD

BPMPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pemberdayaan masyarakat tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada BPMPD Kabupaten Bogor.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (Kekuatan) dan Weaknesses (Kelemahan). Sedangkan Lingkungan eksternal meliputi Oppurtunity (Peluang) dan Ancaman Threaths (ancaman). Adapun Masing-masing kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut :

  1. Lingkungan Internal

KEKUATAN (S):

1)   Adanya kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

2)   Adanya pegawai yang memiliki komitmen tinggi dan berpengalaman dalam tugas/pekerjaan;

3)   Adanya sistem administrasi dan manajemen pemerintahan desa yang sudah baku;

4)   Adanya panduan dan sistem mekanisme kerja;

5)   Tersedianya anggaran.

KELEMAHAN (W):

                        1)              Terlalu berorientasi pada anggaran;

                        2)              Belum tersedianya sistem informasi data;

                        3)              Kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang operasional kerja;

                        4)              Kurangnya tenaga fungsional

 

  1. Lingkungan Eksternal

PELUANG (O):

1)     Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang akan semakin mendorong terwujudnya tata kelola desa yang demokratis menuju Pembangunan Desa Terpadu;

2)     Potensi masyarakat yang cukup besar untuk bergotong royong dan berswadaya;

3)     Adanya partisipasi pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

4)     Adanya komitmen pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pembangunan melalui pendekatan partisipatif;

5)     Adanya program-program bantuan dari propinsi dan pusat;

6)     Adanya tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

ANCAMAN (T):

1)      Masih rendahnya kualitas Aparatur Desa dalam implementasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundang-undangan;

2)      Rendahnya kualitas SDM di pedesaan;

3)      Besarnya jumlah keluarga miskin;

4)      Banyaknya infrastruktur desa yang rusak dan belum memadai;

5)      Banyaknya sarana dan prasarana kantor desa yang belum memadai.

6)      Masih banyaknya desa yang berpotensi rendah.

 

 

 

BAB III

 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

  1.   IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPMPD Kabupaten Bogor tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

  1. Belum terpenuhinya kebutuhan infrastruktur desa, masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan desa, masih adanya desa-desa tertinggal yang belum mempunyai akses keluar, belum terencananya program pembangunan di desa secara baik, kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa, masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah serta belum bersinerginya antar SKPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
  2. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal, kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan, masih kurangnya kelembagaan keuangan di desa yang dapat menyediakan modal usaha, belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di perdesaan serta masih rendahnya kapasitas kader pembangunan desa dan anggota kelembagaan masyarakat.
  3. Masih rendahnya kapasitas aparatur pemerintahan desa, masih rendahnya kinerja kelembagaan pemerintah desa, belum tertibnya administrasi desa, perlu adanya pengkajian terhadap status desa yang layak menjadi kelurahan dan masih banyaknya desa yang mempunyai potensi yang masih rendah.
  4. Masih banyaknya kantor desa yang sarana prasarananya kurang memadai, masih banyaknya desa yang belum mempunyai kantor desa dan tidak mempunyai tanah kas desa serta masih banyaknya desa yang mempunyai PADes (Pendapatan Asli Desa) yang rendah.

 

  1.   TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
    1. Pernyataan Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018, bahwa Visi Kabupaten Bogor adalah “ ‘” KABUPATEN BOGOR MENJADI KABUPATEN TERMAJU DI INDONESIA

Gambaran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dirumuskan dalam Kabupaten Bogor Termaju ditunjukkan oleh beberapa faktor yang menjadi penciri. Penciri ditentukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia dan sumber daya alam, pertimbangan keuangan daerah, potensi kabupaten pembanding dan waktu pencapaian indikator, sehingga dihasilkan 25 (dua puluh lima) penciri, sebagai berikut:

  1. Seluruh RSUD dan Puskesmas terakreditasi
  2. Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan
  3. Angka harapan hidup (AHH) termasuk tertinggi di Indonesia
  4. Tuntas Angka Melek huruf (AMH) bagi penduduk berusia 15-60 tahun
  5. Tuntasnya pembangunan stadion olahraga berskala internasional
  6. Penduduk miskin turun menjadi 7% - 5%
  7. Tercapainya rata-rata lama sekolah (RLS) 9 tahun
  8. Pelayanan penyediaan listrik perdesaan tertinggi di Indonesia
  9. Kunjungan wisatawan termasuk tertinggi di Indonesia
  10. Pelayanan perijinan berstandar ISO
  11. Laju Pertumbuhan Ekonomi melebihi Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional
  12. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga berlaku termasuk tertinggi di Indonesia
  13. Produksi benih ikan hias dan benih ikan konsumsi air tawar termasuk terbanyak di Indonesia
  14. Terbangunnya pasar di setiap Kecamatan
  15. Tercapainya swasembada benih padi unggul bersertifikat
  16. Bebas rumah tidak layak huni (RTLH)
  17. Terbangunnya Poros Barat-Utara-Tengah-Timur dan infrastruktur yang mantap
  18. Mendorong terbangunnya Cibinong Raya sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW)
  19. Seluruh masyarakat mempunyai KTPel
  20. Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk tertinggi di Indonesia
  21. Mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
  22. Terbangunnya Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah
  23. Tersedianya layanan pengaduan masyarakat di seluruh OPD dan Desa
  24. Tidak ada daerah terisolir
  25. Terbangunnya mesjid raya di setiap kecamatan

 

  1. Pernyataan Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan Visi di atas, kemudian dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kesalehan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
  2. Meningkatkan daya saing perekonomian masyarakat dan pengembangan usaha berbasis sumberdaya alam dan pariwisata;
  3. Meningkatkan integrasi, koneksitas, kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
  4. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan;
  5. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, BPMPD sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor mempunyai fungsi, sebagai berikut :

      1. Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

  1. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.
  2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas BPMPD terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi BPMPD berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 5 (lima) yaitu Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan kerjasama antar daerah dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik.

 

  1.   TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Dalam Renstra Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks seperti yang dijelaskan pada tabel dibawah ini :

 

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

1

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Jumlah penduduk miskin yang cenderung meningkat.

Kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten di bidang bidang tertentu.

BPMPD Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan misi 5 bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan peran pengembangan kapasitas pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten/kota dalam rangka penguatan daya saing desa dan pembangunan perdesaan.

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

2

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

Meningkatnya jumlah pengangguran.

Kurangnya data base perkembangan desa sebagai bahan perencanaan.

BPMPD Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang spesifik, holistik dan komprehensif, dalam rangka mewujudkan masyarakat berdaya, bersinergi dan mencapai hasil yang optimal.

 

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

2

Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Masyarakat

Meningkatnya jumlah pengangguran.

Kurangnya data base perkembangan desa sebagai bahan perencanaan.

BPMPD Provinsi Jawa Barat merupakan OPD yang melaksanakan urusan wajib pemberdayaan masyarakat dan desa, menerapkan pola pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa yang spesifik, holistik dan komprehensif, dalam rangka mewujudkan masyarakat berdaya, bersinergi dan mencapai hasil yang optimal.

 

 

 

 

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

3

Pemantapan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat   Mandiri Perdesaan (Pnpm-Mp).

Migrasi penduduk desa ke perkotaan.

Belum optimalnya prasarana pendukung untuk melaksanakan seluruh pelaksanaan tupoksi secara computerise.

Program pemberdayaan masyarakat dan desa secara kelembagaan ditangani dari pusat oleh Direktorat Perkotaan dan Perdesaan BAPPENAS, Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai daerah yakni Provinsi maupun kabupaten kota, yang bersinergi dan berorientasi secara berjenjang.

 

 

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

4

Meningkatnya Pengembangan Pemberdayaan Adat Dan Sosial Budaya Masyarakat

Kecenderungan menurunnya budaya gotong royong pada masyarakat desa dan perkotaan yang diindikasikan oleh rendahnya tingkat partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan.

Memudarnya rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan persaudaraan sebagai bangsa Indonesia yang dicirikan dari : (a)Menurunnya integrasi sosial masyarakat (b) menurunnya semangat dan jiwa gotong royong msyarakat dalam pembangunan desa dan kelurahan berdasarkan asas kebersamaan dan keaneragaman (c) Menurunnya peran lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan (d) menurunnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

 

Adanya dukungan sumber dana untuk menjalankan visi, misi dan TUPOKSI BPMPD

 

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L

Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi

Sebagai Faktor

Penghambat

Pendorong

5

Meningkatnya Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa

Belum optimalnya kinerja pemerintahan Desa dan Kelurahan

Kesinambungan program yang masih pluktuatif setiap tahun.

Adanya komitmen bersama antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan tupoksi dengan baik.

6

Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Ttg

Lemahnya tingkat keberdayaan lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dan Kelurahan.

Program kegiatan berlokasi desa belum bersinergi antar OPD di Jawa Barat.

 

 

 

Lemahnya pengelolaan Profil Desa dan Kelurahan sebagai bahan penyusunan perencanaan.

 

 

 

 

Kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan relatif masih rendah

 

 

 

 

Belum seluruhnya Sekretaris Desa menjadi PNS

 

 

 

  1. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Dalam Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2005-2025, disebutkan bahwa tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan : (a) terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian Building Coverage Ratio (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;(b) meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan; (c) tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial; (d) pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan (e) terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Selanjutnya dalam RTRW juga telah ditetapkan kebijakan pengembangan struktur ruang; dan kebijakan pengembangan pola ruang. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi : (a) peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan; (b) peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah. Selanjutnya kebijakan pengembangan pola ruang meliputi : (a) kebijakan pengembangan kawasan lindung, dalam rangka pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; (b)        kebijakan pengembangan kawasan budi daya, dalam rangka perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya; dan pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; (c) kebijakan pengembangan kawasan strategis, yang meliputi : pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien; pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan; pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan pengembangan kawasan<



Kalender Kegiatan

NOV
14
Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)

JADWAL PELAKSANAAN PEMBINAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)

Lokasi : RUANG RAPAT BPMPD KABUPATEN BOGOR
AUG
24
Pembinaan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes di 39 Kecamatan

RABU, 24 AGUSTUS 2016

TAJURHALANG                     …
Lokasi : Kantor Kecamatan

MEI
09
penyelenggara pelatihan aplikasi siskuedes/simda Bagi Bendahara Desa

Peserta bintek berdahara desa 39 kecamatan 417 desa

 

 


Lokasi : Hotel Taman Aer Jalan raya Puncak Megamendung Bogor
MEI
03
Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Dan Pendayagunaan data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2016

Hari/Tanggal     : Selasa - Rabu, 03 s/d 04 Mei…
Lokasi : Hotel Puri Ayuda Resort Jl. Raya Puncak Cipayung Sirnagalih Megamendung Bogor.

APR
25
JADWAL SELEKSI TEGAR BERIMAN AWARDS

PELAKSANAAN SELEKSI RT/RW SEKABUPATEN BOGOR

Dalam Rangka Pelaksanaan Seleksi Ketauladanan


Lokasi : Ruang Rapat BPMPD Kabupaten Bogor
PROFIL DESA  DAN  KELURAHAN KABUPATEN BOGOR
SIPEDES
2017 © Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa