Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

November 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Gubernur Jabar Ngamulele Lembur

Rangkaian Kegiatan Gubernur Ngamulele Lembur (GNL) tentang bagaimana peranan Pemerintah Desa dan Kelembagaan di Desa Pabuaran Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor, yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari Gubernur Ngamumule Lembur ke 6 Tahun 2017, tanggal 06 dan 07 November 2017 dihadiri oleh. Kepala DPMD Prov.Jabar, Kepala DPMD Kab.Bogor, Camat Gunungsindur, Kades Pabuaran dan Pejabat TNI/Polri di Wilayah Bogor serta Tokoh/Pemuka Masyarakat Desa Pabuaran.

 

November 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Sistem Informasi Desa (SID)

Acara ini di gelar 08 November 2017 bertempat di Kantor DPMD Kabupaten Bogor dihadiri oleh Unsur Perangkat Daerah terkait di Wilayah Kabupaten Bogor, dengan pembicara Unsur Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kab.Bogor, maksud dari SID yaitu untuk menyatukan berbagai berita dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa serta Warga masyarakatnya.

 

 

November 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Pertemuan Pendamping Desa

Acara ini dilaksanakan 08 November 2017 bertempat di Kantor DPMD Kab.Bogor diikuti oleh seluruh pendamping desa di Wilayah Kabupaten Bogor, dengan pimpinan dan pembicara Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa DPMD Kab.Bogor dan pendamping ahli, membahas perkembangan dan permasalahan yang ada di setiap wilayah.

 

November 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Rapat Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa dan Persiapan Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tahun 2018

Acara ini dilaksanakan selasa, 14 november 2017 bertempat di kantor DPMD kabupaten bogor di hadiri oleh seluruh camat dan kepala seksi pemerintahan kecamatan di kabupaten bogor, dengan pembicara kepala bidang pemerintahan desa, kasie aparatur pemerintahan desa dan kasie penataan desa DPMD kabupaten bogor, membahas tahapan langkah-langkah kegiatan di maksud.

 

Oktober 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Rakor Sistem Informasi Desa (SID)

Dalam konteks OpenSID, yang dimaksud dengan Sistem Informasi Desa adalah proses dan aplikasi yang Berbasis komputer, mengelola informasi kantor desa, mendukung fungsi dan tugas kantor desa, termasuk administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, pengelolaan asset, pengelolaan anggaran, layanan publik, dan lain sebagainya.Dengan pengertian ini, jenis aplikasi yang tercakup dalam "Sistem Informasi Desa" suatu desa bisa saja lebih dari satu: misalnya OpenSID untuk pengelolaan data kependudukan, SISKEUDES untuk mengelola keuangan desa, aplikasi lain untuk mengelola BUMDes, dsbnya. Kegiatan ini diikuti oleh Dinas/Instansi terkait di Wilayah Kab.Bogor dan seluruh Kepala Bidang Lingkup DPMD Kab.Bogor , dilaksanakan Rabu 04 Oktober 2017 pukul 09:00 WIB s/d selesai bertemapat di Aula DPMD Kabupaten Bogor, dengan Pembicara Kepala DPMD Kab.Bogor dan Kasubag Prolap DPMD Kab.Bogor.

 

Oktober 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD Tahun 2017

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Acara ini diikuti oleh BPD se Kabupaten Bogor bertempat di Aula DPMD Kabupaten Bogor, dilaksanakan dari Senin 09 Oktober 2017 s/d Kamis 26 Oktober 2017 (hari kerja) dengan Narasumber Kepala DPMD Kabupaten Bogor dan Kasie Aparatur Pemdes.

 

Oktober 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Program Inovasi Desa dan Sinergi Pemberdayaan Masyarakat (SIBERMAS)

PID merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan kapasitas desa dalam mengembangkan rencana dan pelaksanaan pembangunan desa secara berkualitas. Sementara manfaat Program Inovasi Desa, antara lain fasilitasi dan pendampingan untuk saling bertukar pengetahuan dan belajar kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang inovatif dengan Desa lainnya. Tujuan Sibermas memberdayakan masyarakat dalam membangun kemampuan daerah sekaligus mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan potensi daerah berbasis ipteks berkelanjutan. Manfaat Sibermas Peningkatan kesejahteraan dan kecerdasan masyarakat, Peningkatan mutu perencanaan dan/atau master plan daerah, Peningkatan infrastruktur perdagangan dan industri Peningkatan investasi daerah, kegiatan ini diikuti oleh Sekcam se Kabupaten Bogor dan Inovator dari setiap Kecamatan di Kabupaten Bogor, dengan narasumber Kepala DPMD Kab.Bogor dan Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa DPMD Kab.Bogor.

 

Oktober 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Temu Kerja BIG dengan PemKab.Bogor

Temu kerja delineasi batas desa/kelurahan secara kartometrik di kabupaten bogor bersama Badan Informasi Geospasial (BIG) bersama Pemerintah Kabupaten Bogor, acara ini di prakarsai oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) dengan dihadiri oleh seluruh camat, kepala desa/lurah dan dinas/instansi yang ada di wilayah kabupaten bogor, pada hari senin 16 oktober 2017 bertempat di gedung tegar beriman pemkab. Bogor, dengan narasumber-pembicara dari Badan Informasi Geospasial dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, dengan tujuan agar setiap desa dan kelurahan memiliki peta desa/kelurahan.

 

September 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Pembinaan Posyandu

Pokjanal Posyandu Provinsi Jawa Barat bentuk salah satu pembinaannya yaitu dengan mengadakan ajang perlombaan Posyandu terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat. Untuk melihat sejauh mana kegiatan Posyandu dilaksanakan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut.

Posyandu Bougenville RW.07 Desa Pasirlaja Kecamatan Sukaraja ditunjuk perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Bogor dalam ajang tersebut. Berdasarkan hasil musyawarah Pokjanal Posyandu Kabupaten Bogor, dibutuhkan pembinaan dalam rangka persiapan lomba Posyandu tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Perangkat Daerah yang terlibat, yaitu DPMD Kab.Bogor, BNN Kab.Bogor, Bappedalitbang Kab.Bogor, DinKes Kab.Bogor, Kecamatan Sukaraja dan Pemerintah Desa Pasirlaja serta.

 

September 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Bimtek RPKDes

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersipat regulasi yang pada pelaksanaanya dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan yang terdiri dari unsur perangkat desa dan/atau lembaga kemasyarakatan. RKP-Desa merupakan satu-satunya pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah desa dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun yang selanjutnya dimasukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun anggaran berjalan. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Desa di 39 Kecamatan di Kabupaten Bogor, dengan narasumber dari Unsur Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa DPMD Kab.Bogor, bertempat di Aula DPMD Kab.Bogor.

 

September 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Pembinaan Penyusunan Produk Hukum Desa Tahun 2017

Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa,Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa. Acara ini diselenggarakan oleh Bidang Pemerintahan Desa, dengan narasumber dari Bagian Perundang-undangan Setda Kab.Bogor bertempat di Aula DPMD Kab.Bogor dari tanggal 11 September s/d 27 September 2017 dengan peserta Sekdes dan BPD se-Kab.Bogor.

 

Agustus 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Pelatihan Bantuan Keuangan Prov. Jabar Thn 2017

Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan 10 Agustus 2017 (hari kerja) mulai pukul 08:00 wib s/d 15:00 wib, bertempat di Aula/Ruang rapat DPMD Kabupaten Bogor, narasumber dari Bidang Sarana Prasarana dan Kewilayahan DPMD Kab.Bogor dengan peserta salah satu Kepala Seksi di seluruh Kecamatan yang menangani kegiatan bantuan keuangan provinsi jawa barat.

 

Agustus 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Pelatihan OMSPANS

Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Bogor sebagai penerima dana desa, menyampaikan laporan kepada Kepala KPPN melalui aplikasi dana desa di Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), yang menunjukkan realisasi penyerapan anggaran paling kurang sebesar 75% dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50%, laporan tersebut antara lain laporan realisasi penyaluran dana desa, dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa. Dengan peserta seluruh Desa di Kabupaten Bogor, kegiatan ini dilaksanakan Rabu s/d Jum’at, 02 Agustus s/d 04 Agustus 2017 bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor dengan narasumber dari Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa dan Tenaga Ahli di DPMD Kab.Bogor.

 

Agustus 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Sosialisasi Kajian Kerjasama Desa di Kabupaten Bogor

Kegiatan kajian kerjasama desa ini dimaksudkan agar adanya dokumen pendukung yang memuat dasar-dasar rumusan kebijakan kerjasama desa di kabupaten bogor sekaligus merupakan langkah pembuka bagi desa-desa yang ada di kabupaten bogor dalam pembentukan lembaga kerjasama desa, sedangkan tujuan dari kegiatan kajian kerjasama desa ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis potensi kerjasama desa maupun antar desa sesuai dengan karakteristiknya, selain itu kajian ini juga ditujukan sebagai bahan yang dapat digunakan dalam penyusunan peraturan/ketentuan tentang kerjasama desa maupun pedoman umum dan pedoman teknis. Bidang Sarana Prasarana dan Kewilyahan DPMD Kabupaten Bogor sebagai penyelenggara, fasilitasi dan narasumber kegiatan ini, dengan peserta Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan di 39 Kecamatan se Kabupaten Bogor, yang digelar Hari Selasa 15 Agustus 2017 bertempat di Kantor DPMD Kabupaten Bogor.

 

Agustus 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Rapat Pembahasan Bantuan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2017

Acara ini di buka dan di pimpin oleh Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Desa, Bidang Sarana dan Prasarana Kewilayahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, dengan peserta Kepala Seksi Pembangunan di 39 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Bogor, yang di gelar Hari Senin 21 Agustus 2017 Pukul 09:00 wib sampai dengan selesai, bertempat di Kantor DPMD Kab.Bogor. Dengan pembahasan mengenai prosedur dan kelengkapan administrasi, mekanisme pencairan dan penggunaan bantuan tersebut.

 

Juli 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Rapat Aplikasi Dana Desa OMSPAN

Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Bogor sebagai penerima dana desa, menyampaikan laporan kepada Kepala KPPN melalui aplikasi dana desa di Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN), laporan tersebut antara lain laporan realisasi penyaluran dana desa, dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output dana desa, laporan di maksud disampaikan paling lambat tanggal 25 Juli 2017. Kegiatan ini dilaksanakan Rabu, 05 Juli 2017 bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor dengan narasumber dari Seksi Pendapatan dan Kekayaan Desa Bidang Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa dan Tenaga Ahli di DPMD, dengan peserta salah satu Kepala Seksi di Kecamatan mewakili Camat.

 

Juli 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan Desa diikuti uleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan dan unsur masyarakat (tokoh adat, agama, masyakarakat, pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, pengrajin, perempuan,dan lain-lain sesuai kondisi sosial budaya masyarakat).Musyawarah perencanaan pembangunan Desa membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa dan dituangkan dalam berita acara. PerubahanRPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. Berikut adalah kegiatan rapat pembahasan penyusunan RPJMDes yang diikuti oleh kasie pemerintahan, pendamping tingkat kecamatan dan pendamping lokal desa, hasil pelaksanaan pilkades 12 maret 2017 sebanyak 36 desa di 26 kecamatan dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor dan Tenaga Ahli/Pendamping Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, acara ini dilaksanakan 10 Juli sampai dengan 14 Juli 2017.

 

Juli 2017

BAHAN PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

Kegiatan Pembinaan Sanitasi Tahun 2017

Sanitasi merupakan salah satu komponen yang ikut mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat dan lingkungan yang secara tidak langsung juga turut berkontribusi terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kondisi sanitasi yang buruk tentunya menimbulkan subsidi kesehatan, kondisi sanitasi yang buruk salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat. Desa yang mengikuti kegiatan ini antara lain Desa Sukajadi        Kecamatan Tamansari, Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang, Desa Bendungan            Kecamatan Ciawi, Desa Tapos I Kecamatan Tenjolaya dan Desa Sukamanah Kecamatan Megamendung, dengan narasumber dari Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, dilaksanakan dari tanggal 10 Juli sampai dengan 14 Juli 2017 bertempat di Kantor Desa.

 

Juni 2017

PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

KEGIATAN KUNJUNGAN KERJA PANSUS I DPRD KAB. BARITO KUALA PROV. KAL-SEL

Pansus I DPRD Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan kunjungan kerja dalam rangka studi komparatif Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ke Pemerintah Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, Hari Rabu 07 Juni 2017 Pukul 11:00 WIB bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang diterima oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor atas nama Bupati Bogor. Rombongan berjumlah 15 orang, yang terdiri dari 12 orang dari Anggota DPRD Kabupaten Barito Kuala, 2 orang dari DPMD Kabupaten Barito Kuala dan 1 orang dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala.

 

Juni 2017

PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENDAMPINGAN DESA

Acara ini diikuti oleh 46 orang pendamping desa di Kabupaten Bogor dengan narasumber tenaga ahli/pendamping Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, dilaksanakan selasa 13 juni 2017 bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor dalam rangka mendukung Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Kabupaten Bogor.

 

Mei 2017

PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

KEGIATAN BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT

Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat adalah kegiatan gotong royong masyarakat dalam satu bulan penuh yang merupakan akumulasi kegiatan gotong royong selama sebelas bulan. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan di setiap Desa dan Kelurahan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diselenggarakan selama satu bulan pada bulan Mei setiap tahun. BBGRM kali ini mengambil Tema: Dengan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat, Kita Tingkatkan Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan untuk Mewujudkan Masyarakat Jawa Barat yang Kreatif, Produktif, dan Kompeten. Kegiatan berlangsung selama bulan Mei serentak di seluruh desa/kelurahan di Jawa Barat. Sementara puncaknya digelar dalam pencanangan BBGRM ke XIV dan HKG ke-45 Tingkat Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada 15-16 Mei 2017. Diharapkan melalui kegiatan ini mampu mengkonsolidasikan seluruh kegiatan–baik kegiatan pemerintahan maupun nonpemerintahan. Tujuannya untuk mewujudkan Jawa Barat sejahtera dan maju untuk semua, Jawa Barat Gemah Ripah Loh Jinawi.

 

Mei 2017

PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

KEGIATAN BIMTEK LPPDes

Laporan Kepala Desa adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran dilampirkan dengan laporan rekapitulasi jumlah penduduk pada akhir bulan Desember.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran digunakan untuk bahan evaluasi. Berdasarkan bahan evaluasi Bupati/Walikota menetapkan kebijakan baik berupa pembinaan maupun pengawasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kebijakan antara lain catatan kinerja dan prestasi Kepala Desa, program dan potensi Desa yang perlu dikembangkan, dan hal-hal yang perlu disempurnakan.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir masa jabatan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan sebelum akhir masa jabatan. Berikut adalah foto kegiatan bimtek penyusunan LLPDes yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor yang diikuti oleh sekretaris desa se-kabupaten bogor dengan narasumber kepala seksi aparatur pemerintahan desa, bidang pemerintahan desa.

 

Mei 2017

PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

KEGIATAN SELEKSI KETUA RT DAN KETUA RW

Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat.

Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

Kegiatan seleksi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga teladan diadakan dalam rangka mencari Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga yang mampu dan berhasil melaksanakan program kegiatan Pemerintah kepada warga masyarakatnya, kegiatan ini diikuti oleh semua Ketua RT dan Ketua RW se Kabupaten Bogor dengan Tim Penilai dari Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bogor, dan telah melahirkan 10 (sepuluh) orang Ketua Rukun Tetangga (RT) terbaik dan 3 (tiga) orang Ketua Rukun Warga (RW) terbaik, yang selanjutnya akan menerima penghargaan dari Bupati Bogor atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor pada saat acara peringatan Hari Ulang Tahun Bogor yang ke 535 tahun pada tanggal 03 Juni 2017.

 

Mei 2017

PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

KEGIATAN BIMTEK RPJMDes

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun. PerubahanRPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa. Berikut adalah kegiatan rapat pembahasan penyusunan RPJMDes yang diikuti oleh kasie pemerintahan, pendamping tingkat kecamatan dan pendamping lokal desa, hasil pelaksanaan pilkades 12 maret 2017 sebanyak 36 desa di 26 kecamatan dengan narasumber dari Unsur Bidang Pengembangan Ekonomi dan Pendapatan Desa, dan Unsur Bidang Pemerintahan Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor dan Tenaga Ahli/Pendamping Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, kegiatan ini dilaksanakan jum’at 19 mei 2017 bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.

 

Mei 2017

PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD)

KEGIATAN LOMBA DESA/KELURAHAN

Lomba Desa dan kelurahan adalah evaluasi dan penilaian perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang cepat berkembang yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upakarya Wanua Nugraha adalah penghargaan yang diberikan kepada desa dan kelurahan juara lomba desa dan kelurahan tingkat nasional.

Kegiatan ini diikuti oleh semua desa di kabupaten bogor dan telah melahirkan desa terbaik berdasarkan hasil peninjauan dan klarifikasi serta penilaian perlombaan yang dilaksanakan oleh tim evaluasi perkembangan desa tingkat kabupaten bogor, pada tanggal 09,10,12 dan 15 mei 2017 telah menetapkan peringkat/urutan 4 (empat) desa terbaik tingkat kabupaten bogor tahun 2017 yaitu Desa Situ Ilir Kecamatan Cibungbulang, Desa Kiarasari Kecamatan Sukajaya, Desa Pabuaran Kecamatan Gunung Sindur dan Desa Kampung Sawah Kecamatan Rumpin, yang selanjutnya dijadikan dasar penetapan Keputusan Bupati Bogor tentang juara lomba desa tingkat kabupaten bogor tahun 2017.

 

 

April 2017

PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD).

 

PELATIHAN PENGELOLA DAN PEMELIHARA BADAN PENGELOLA

SARANA AIR BERSIH BPS-AB

 

Pelatihan Pengelola dan Pemelihara Badan Pengelola Sarana Air Bersih BPS–AB ini menghadirkan narasumber yang praktis dan aplikatif dibidang air bersih. Adapun pemahaman yang diberikan kepada peserta BPS-AB, meliputi; Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Sarana Air Bersih, Mekanisme Pembangunan Sarana Air Bersih, Proses Survey dan Penentuan Lokasi Sarana Air Bersih, Manajemen Pengelolaan Sarana Air Bersih, Teknik Konstruksi Sarana Air Bersih dengan Sistem Mata Air ataupun Sistem Sumur Bor dan Teknis Pengelolaan Konstruksi Sarana Air Bersih, sehinggga peserta dapat mengerti konsep pengelolaan air bersih yang efektif, BPS-AB merupakan ujung tombak bagi pelayanan air bersih kemasyarakat dan BPS-AB juga merupakan sentra layanan informasi yang terdepan tentang Pembangunan sarana Air Bersih, sehingga diharapkan BPS-AB dapat bekerja secara Profesional.

Pelatihan ini memberikan penerangan dan informasi kepada calon pengurus BPS-AB tentang pemberdayaan serta sosialisasi kepada masyarakat, pentingnya air bersih bagi kehidupan, hal ini juga di kuatkan dengan  film animasi yang menceritakan bagaimana mahal dan susahnya air di 60 tahun mendatang apabila generasi sekarang tidak mengelola dengan baik dan benar. 

Pelatihan ini juga menjelaskan pengelolaan air dengan sistem meterisasi. dimana sistem meterisasi ini adalah setiap pengguna atau pemakai air di haruskan memakai meter air ,untuk apa?, jawabanya disinilah sistem keadilan itu berjalan dimana warga yang menggunakan air lebih banyak dapat di hitung dengan meter air demikian sebaliknya,  disamping itu BPS-AB juga diberi Bimbingan Teknis tentang Manajemen Pengelolaan BPS-AB, yang nantinya akan bertanggungjawab dalam pengelolaan sarana air bersih yang sedang dibangun.

Dengan sasaran kegiatan Pengurus memahami peran dan fungsinya sebagai pengurus BPS-AB dan Pengurus mempunyai persamaan persepsi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, khususnya dalam pengelolaan sarana air bersih perdesaan, pengurus dan Pemerintah Desa dapat membentuk dan dikelola oleh BUMDes untuk kesejahteraan masyarakat, kegiatan ini difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, dengan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, kegiatan ini dilaksanakan 18 April 2017 bertempat di Taman Teratai Hotel, Cisarua-Bogor

 

 

April 2017

PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD).

 

BIMBINGSN TEKNIS APLIKASI SISTEM KEUNGAN DESA (SISKEUDES)

BAGI BENDAHARA DESA SE-KABUPATEN BOGOR

 

Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) adalah sebuah aplikasi yang berjalan pada OS Windows dengan database Microsoft Access yang dikembangkan oleh BPKP sebagai sarana membantu pemerintahan desa dalam rangka mengimplementasikan UU Nomor 6 Tahun 2016. Aplikasi Siskeudes sebelumnya bernama Simda-Desa, yang pada awalnya dikembangkan oleh perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat sebagai proyek percontohan di lingkungan BPKP pada bulan Mei 2015. Aplikasi Simda-Desa ini telah diiplementasikan secara perdana di pemerintah Kabupaten Mamasa pada bulan Juni 2015.

Keberhasilan atas pengembangan aplikasi Simda-Desa ini selanjutnya diserahkan kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah setelah melewati tahapan Quality Assurance (QA) oleh Tim yang ditunjuk. Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2015 pengembangan aplikasi Simda-Desa ini telah diambil alih penanganan sepenuhnya oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat di Jakarta.

Dasar-dasar pengembangan siskeudes :

 

  1. UU RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. PP Nomor 43 Tahun 2014 juncto PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. PP Nomor 60 Tahun 2014 juncto PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
  4. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; dan
  6. PMK Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

 

Fitur-fitur siskeudes :

Fitur-fitur dalam aplikasi Siskeudes sangat sederhana dan user friendly sehingga mudah untuk dioperasikan oleh para penggunanya, diawali dengan proses penginputan APBDes, dapat menghasilkan output berupa dokumen-dokumen antara lain : Dokumen Penatausahaan :

  • SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
  • SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja);
  • SSP (Surat Setoran Pajak);
  • SPJ dan Bukti-bukti (Bukti Setoran, Bukti Penerimaan, Bukti Pencairan dll);
  • dan lain-lain.

Dokumen Pelaporan

  • Laporan Penganggaran (Perdes APB Desa, RAB, APB Desa per sumber dana);
  • Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register); dan
  • Laporan Pembukuan (Laporan Bulanan, Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan-laporan Realisasi Penggunaan Anggaran)

Kelebihan-kelebihan menggunakan siskeudes :

  1. Sesuai Peraturan;
  2. Memudahkan Tatakelola Keuangan Desa;
  3. Kemudahan Penggunaan Aplikasi;
  4. Dilengkapi dengan Sistem Pengendalian Intern (Built-in Internal Control); dan
  5. Didukung dengan Petunjuk Pelaksanaan Implementasi dan Manual Aplikasi.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan bendahara desa dalam mengelola keuangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor menyelenggarakan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2017. Bertempat di salah satu hotel di kawasan Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Senin hingga Rabu 27-29 Maret 2017.

“Tujuan diadakan pelatihan ini untuk memberikan wawasan, pengetahuan, serta kemampuan tentang tata cara pengelolaan keuangan desa dan aplikasi sistem keuangan desa kepada para bendahara desa se-Kabupaten Bogor,” jelas Kasi Aparatur Pemerintah Desa DPMD, M. Jammaludin ketika berada di salah satu hotel kawasan Megamendung Bogor.

Lanjut Jamal, kegiatan ini, diikuti oleh 417 bendahara desa dari 39 Kecamatan di Kabupaten Bogor.

“Masing-masing desa mengirimkan satu orang peserta yakni, bendahara desa. Peserta dibagi menjadi menjadi lima angkatan dengan menghadirkan narasumber dari DPMD dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat dan BPKP Pusat yang akan memberikan pelatihan teknis dan sekaligus menginput data aplikasi sistem keuangan desa,” jelas Jamal.

Jamal menyarankan, bagi para peserta harus membawa APBDes dan laptop masing-masing untuk menginput data secara online dan offline. “Saya berharap kepada para peserta, agar memanfaatkan kegiatan ini secara maksimal,” jelas mantan kasie Trantib Kecamatan Parungpanjang ini.

 

 

April 2017

PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD).

 

PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN DATA PROFIL DESA DAN KELURAHAN

 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terbukalah kesempatan untuk merumuskan program pembangunan yang dapat menjangkau seluruh lapisan Masyarakat dan Wilayah yang sesuai dengan kebutuhan dan Karakteristik lokal, yang dapat membangkitkan rasa memiliki pada Masyarakat. dan berkelanjutan. serta berdampak pada peningkatan kemampuan dan keberdayaan masyarakat. untuk itu harus didukung adanya Instrumen dan sistem yang dapat digunakan untuk mengetahui data kondisi lokal (sistem) dan adanya dukungan Politis (kebijakan) yang memfasilitasi pengembangan pengetahuan tentang kondisi lokal.

Landasan Hukum Profil Desa :

  1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan    Data dasar Profil desa dan kelurahan;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 414.3 / 316 /PMD tanggal 17 Februari 2003 tentang   sistem pendataan Profil Desa dan Kelurahan; dan
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan    Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.

 

Kebijakan Profil Desa dan Kelurahan Serta Pemanfaatannya

Data yang valid dan akuntabel merupakan salah satu elemen penting dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun pada tingkat daerah. Namun fenomena selama ini, perhatian terhadap penyusunan data yang akurat tersebut, khususnya data base pada tingkat desa/kelurahan, masih belum optimal. Sebagai contoh dapat dilihat dari perbedaan data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, anak putus sekolah maupun jumlah pemilih.

Mencermati hal ini, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil desa dan kelurahan. Di dalam Permendagri ini diatur mekanisme dan instrumen yang menjadi acuan dalam penyusunan data base suatu desa. Secara umum, dalam penyusunan data profil desa dan kelurahan meliputi kegiatan-kegiatan penyiapan instrumen pengumpulan data, penyiapan kelompok kerja profil desa dan kelurahan, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data, publikasi data profil desa dan kelurahan. Selanjutnya dalam pendayagunaan data profil desa dan kelurahan diarahkan pada pemanfaatan data sebagai data dasar bersama pelaku pembangunan desa dan kelurahan dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan

 

penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan serta penataan wilayah adminstrasi pemerintahan. Dengan demikian, terbitnya Permendagri ini diharapkan selain tersusun data dasar yang akan menggambarkan secara utuh mengenai karakteristik desa/kelurahan, juga tentunya ingin mendorong Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan untuk menjadikan data sebagai suatu kebutuhan dalam perencanaan pembangunan.

 

Desa merupakan salah satu unsur kewilayahan terkecil di dalam Negera Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun demikian, desa mempunyai peran strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan. Hal ini dikarenakan pada tingkat desa-lah secara faktual aktifitas pemerintahan berjalan dan sebagian besar penduduk penduduk Indonesia masih terkonsentrasi saat ini. sudah selayaknya di tingkat desa-lah menjadi pusat aktifitas pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk juga penyusunan data dasar dalam mendukung berbagai aktifitas tersebut.

Mencermati kondisi tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terusmendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan mendayagunakan profil desa dan kelurahan, serta mengembangkannya menjadi pusat data profil desa dan kelurahan di setiap strata pemerintahan mulai dari kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai di tingkat pusat. Data profil desa dan kelurahan yang tersedia di setiap pusat data diharapkan dapat dipergunakan dalam:

(1)   Penetapan prioritas pembangunan.

Sesuai karakteristik potensi unggulan desa yang tergambar dalam profil desa dan kelurahan dapat menjadi dasar penetapan prioritas pembangunan di desa, seperti desa home industri, desa nelayan, desa persawahan, desa wisata, desa perkebunan, desa hutan dan sebagainya.

(2)   Penentuan kawasan pengembangan desa.

Salah satu hasil pendataan profil desa dan kelurahan adalah diketahuinya tipologi desa yang diperoleh dari hasil pengolahan data primer tentang potensi sumber daya alam. Sesuai dengan tipologi desa itulah dapat ditentukan kawasan pengembangan potensi desa ke depan. Desa yang mempunyai tipologi yang sama dapat terapkan pembangunan yang berbasis kawasan.

(3)   Pengembangan instrumen perencanaan pembangunan.

Adanya tipologi desa juga akan membantu unit kerja lain di luar Pemerintah Desa untuk merumuskan instrumen perencanaan program pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat menjadi lebih tepat sasaran dan komprehensif. Setiap unit kerja pemerintah sebagai user atau pengguna data profil desa dan kelurahan bebas untuk memanfaatkan data profil dalam mengembangkan program kerja masing-masing.

(4)   Pengembangan model pembangunan berdasarkan pendekatan partisipatif.

Data profil desa dan kelurahan yang disusun oleh masyarakat dan pemerintahan desa selain memuat segala potensi yang dimiliki masyarakat dan desa, juga memuat permasalahan dan kebutuhan masyarakat. Dengan menggunakan data profil desa dan kelurahan, berarti masyarakat telah sejak awal dikutsertakan dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya dalam menjaring aspirasi. Lebih dari itu, menjadikan data yang bersumber dari masyarakat juga akan menghargai apa yang disampaikan secara tertulis oleh masyarakat. Hal ini tentunya akan mendorong masyarakat untuk semakin berinisiatif dan berkreasi guna mewujudkan  desa sesuai yang diinginkan.

(5)   Pengembangan model kerjasama aparat dan masyarakat dalam pembangunan desa.

Dengan tersusunnya data profil desa dan kelurahan dengan sendirinya aparat pemerintah akan mengetahui kondisi riil dari masyarakat. Kondisi riil tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam bertindak dan mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dengan demikian adanya data ini diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara aparat dan masyarakat terutama dalam merencanakan pembangunan desa.

Substansi profil desa dan kelurahan mencakup 3 (tiga) hal yaitu:

(1)   Data dasar keluarga, yaitu data yang berisikan profil keluarga yang meliputi data SDM, aset ekonomi dan sosial, kualitas hidup dalam bidang kesehatan, ekonomi dan pendidikan serta peranserta sebagai warga negara, anggota lembaga kemasyarakatan dan berbagai permasalahan kesejahteraan keluarga dan sosial yang secara nyata terjadi di setiap keluarga. Data dasar keluarga ini adalah untuk menyediakan data base kualitas hidup manusia Indonesia pada tingkat keluarga, RT, RW, Dusun dan Lingkungan. Melalui data ini diharapkan penyusunan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (HDI) dapat diukur dengan data yang valid dan reliabel serta menjangkau setiap orang di setiap keluarga.

(2)   Data potensi desa/kelurahan, mencakup segala potensi yang dimiliki desa, yaitu: sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan dan sumber daya prasarana dan sarana. Adanya data potensi ini akan diketahui tipologi dari masing-masing desa dan potensi yang akan dikembangkan.

 

(3)   Data tingkat perkembangan desa/kelurahan, berisikan tingkat keberhasilan kegiatan pembangunan kelurahan yang dilakukan selama satu tahun dan selama lima tahun. Dari hasil evaluasi keberhasilan kegiatan pembangunan selama satu tahun, akan diperoleh status perkembangan desa yaitu: cepat berkembang, berkembang, lamban berkembang, dan kurang berkembang. Sedangkan untuk (5) lima tahun akan diperoleh klasifikasi desa Swadaya, Swakarya dan Swasembada.

Untuk mengukur tingkat Perkembangan Desa, variabel yang digunakan adalah:

(1)   perkembangan kependudukan

(2)   ekonomi masyarakat;

(3)   pendidikan masyarakat;

(4)   kesehatan masyarakat;

(5)   keamanan dan ketertiban;

(6)   kedaulatan politik masyarakat;

(7)   peranserta masyarakat dalam pembangunan;

(8)   lembaga kemasyarakatan;

(9)   kinerja pemerintahan desa dan kelurahan; dan

(10) pembinaan dan pengawasan.

Untuk klasifikasi tingkat perkembangan desa tahunan:

(1)   Kurang Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut kurang dari 30% dari skor maksimal (4426)

(2)   Lamban Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut mencapai 30%-60% dari skor maksimal (4426)

(3)   Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut lebih dari 60%-90% dari skor maksimal (4426)

(4)   Cepat Berkembang: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut lebih dari 90% dari skor maksimal (4426)

 

Untuk klasifikasi tingkat perkembangan desa lima tahunan:

(5)   Swadaya: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut kurang dari 60% dari skor maksimal (22130)

(6)   Swakarya: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut mencapai 60%-80% dari skor maksimal (22130)

(7)   Swasembada: Jika hasil analisis dari 10 (sepuluh) indikator tersebut lebih dari 80% dari skor maksimal (22130)

Profil desa dan kelurahan telah berguna untuk menunjukkan tingkat pembangunan desa yang secara berjenjang akan dapat menunjukkan perkembangan daerah dan nasional. Informasi tersebut dapat digunakan untuk menyusun perencanaan program-progam pembangunan desa, membedakan jenis program yang dibutuhkan sesuai tipologi dan masalah desa, serta mengembangkan masyarakat sesuai potensi modal sosial dan fisik yang dimiliki masing-masing desa.

·         Untuk mempercepat tersedianya data profil desa dan kelurahan, perlu komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah menata kembali struktur pendataan, teknik pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan publikasi data profil desa, selanjutnya Pemerintah perlu terus menerus memfasilitasi Pemerintah Daerah untuk menempatkan data profil desa dan kelurahan sebagai input utama dalam manajemen pembangunan, pemerintahan dan pembinaan kemasyarakatan.

Kegiatan ini dilaksanakan 11 April 2017 sampai dengan 29 April 2017 (hari kerja) bertempat di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, pesertanya operator profil desa/kelurahan dari setiap desa/kelurahan di seluruh kecamatan dengan narasumber dari Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor.

 

 

 

Maret 2017

PUBLIKASI KINERJA DPMD

Progres kinerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa awal tahun 2017, atau progres kinerja sampai dengan bulan maret tahun 2017, di antaranya meliputi

   Uraian lebih rinci terkait denganprogres kinerja tersebut sebagai berikut :

  1. Hasil penyelanggaran pilkades serentak penyelenggaraan pilkades di kabupaten bogor telah dilaksanakan secara serentak Di 36 desa, dan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan, dan secara umum berlangsung dengan situasi dan kondisi yang aman dan terkendali, walaupun di beberapa desa ada yang merasa keberatan, namun demikian masih dalam batas kewajaran dan sedang di tindak lanjuti di tingkat kecamatan.

Sebagai gambaran dari hasil pilkades serentak tersebut, sebagaimana yang di laporkan oleh kecamatan ke DPMD dapat di lihat pada tabel berikut ini : salah satu pembeda dalam penyelenggaraan pilkades adalah bahwa 1 desa melaksanakan penyelenggaraan pilkades berbasis elektronik atau disebut pilkades e-Voting , yaitu desa babakan kecamatan ciseeng.

      Proses selanjutnya dalam rangkaian penyelenggaraan pilkades serentak ini yakni masuk pada tahapan penetapan, secara rinci sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Adpun uraian secara rinci.

Terkait dengan rencana aksi daerah tersebut sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

Bimbingan teknis bagi perangkat desa merupakan bagian dari implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan merupakan dalam merubah cara pandang perangkat desa dalam melaksanakan pelayanan publik secara sederhana dapat di gambarkan secara berikut.

 

 

Pubilikasi Kinerja 28 Februari 2017

PERATURAN BUPATI BOGOR

Nomor 7 TAHUN 20016

Tentang

Penetapan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Penerimaan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2016

 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa.Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Bendahara Desa adalah unsur staf secretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Pemegang Kekuasaan Anggaran adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diadakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD adalah dana yang diterima desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rencana Kegiatan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKPDesa adalah rencana kegiatan tahunan pemerintahan desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa.

ADD ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangkan, kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa. Besaran ADD setiap desa dihitung berdasarkan ADD minimal dan ADD proporsional, ADD minimal adalah ADD yang diberikan secara merata kepada seluruh desa di daerah dengan besaran 60% (enam puluh perseratus) dari total ADD. ADD proporsional sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari total ADD dihitung berdasarkan indicator jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. Bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah berasal dari hasil penerimaan yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bagian desa dari hasil penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang merupakan kontribusi secara bersama dari beberapa desa, dihitung secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing desa. Bagian desa dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang disetorkan oleh PT. Jasa Marga yang merupakan kontribusi secara bersama dari beberapa desa, dihitung secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing desa berdasarkan panjang jalan tol yang melalui desa tersebut. BPHTB yang merupakan kontribusi secara bersama dari beberapa desa, dihitung secara proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing desa. Rincian ADD dan BHPRD untuk setiap desa di daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri. Penyaluran ADD dan BHPRD dilaksanakan setelah desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat.

Penyaluran ADD dan BHPRD dilaksanakan setelah desa menyampaikan peraturan desa tentang APBDesa kepada Kepala BPMPD atas nama Bupati melalui Camat. Penyaluran ADD dan BHPRD kepada desa dilaksanakan setelah kepala desa mengajukan permohonan pencairan ADD dan BHPRD kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat, dengan melampirkan fotokopi rekening kas desa, fotokopi KTP Kepala Desa dan bendahara desa, surat pernyataan tanggung jawab dari kepala desa, dan kuitansi penerimaan ADD dan BHPRD bermaterai cukup yang ditandatangani bendahara desa dan diketahui oleh Kepala Desa.

 

Pubilikasi Kinerja 27 Februari 2017

PERATURAN BUPATI BOGOR

Nomor 6 TAHUN 20016

Tentang

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Desa

Dari Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Bagi Hasil Penerimaan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa

 

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat bedasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintaha Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelengaraan Pemerintah Desa. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Perangkat Desa adalah secretariat desa, pelaksanaan kewilayahan dan pelaksanaan teknis.

Batas Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Anggaran Pendapatan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bendahara Desa adalah unsur staf secretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. Pemegang Kekuasaan Anggaran adalah kepala desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyeleng-garakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan seara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diadakan dan/atau diberikan oleh Pemerintahan Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD adalah dana yang diterima desa dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daearah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Rencana Kegiatan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah rencana kegiatan tahunan pemerintahan desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun melalui musyawarah desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa.

ADD ditetapkan sebesar10% (sepuluhperseratus) dari dana perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Pengalokasian ADD mempertimbangan, kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa, dan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa tingkat kesulitan geografis desa.

Besaran ADD setiap desa dihitung berdsarkan ADD minimal dan ADD proposional, ADD minimal adalah ADD yang diberikan secara merata kepada seluruh desa di daerah dengan besaran 60% (enampuluhperseratus) dari total ADD. ADD dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Bagian desa dari hasil penerimaan pajak daerah berasal dari hasil penerimaan yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan bantuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran, dan beaperolehan hak atas tanah dan bangunan.

Bagian desa dari hasil penerimaan pajak mineral bukan logam dan bantuan yang merupakan kontribusi secara bersamaan dari beberapa desa, dihitung secara proposional sesuai kontribusi masing-masing desa.

Bagian desa dari hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkantoran yang disetorkan oleh PT. Jasa Marga yang meupakan kontribusi secara bersama dari beberapa desa, dihitung secara proposional sesuai kontribusi masing-masing desa berdasarkan panjang jalan tol yang melalui desa tersebut.

BPHTB yang merupakan kontribusi secara bersama dari beberapa desa, dihitung secara proposional berdasarkan kontribusi masing-masing desa. Rincian ADD dan BHPRD untuk setiap desa di daerah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri. Penyaluran ADD dan BHPRD dilaksanakan setelah desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat.

Penyaluran ADD dan BHPRD dilaksanakan setelah desa menyampai-kan peraturan desa tentang APBDes kepada Kepala DPMD atas nama Bupati Melalui Camat.

Penyaluran ADD dan BHPRD kepada desa dilaksanakan setelah kepala desa mengajukan permohonan pencairan ADD dan BHPRD kepada Kepala DPMD atas Bupati melalui Camat, dengan melampirkan foto kopi rekening kas desa, foto kopi KTP Kepala Desa dan bendahara desa, surat pernyataan tanggung jawab dari kepala desa, dan kuitansi penerimaan ADD dan BHPRD bermaterai cukup yang ditandangani bendahara desa dan diketahui oleh Kepala Desa.

 

 

PUBLIKASI KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA (DPMD) 27 Februari 2017

 

DPMD Kabupaten Bogor Dalam Pilkades 2017 Rencananya Pilih Desa Menggunakan E-Voting

DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Tengah Mematangkan Persiapan pilkades 36 desa pada 2017 mendatang, persiapan tersebut berkaitan dengan rencana pilkades dengan sistem e-Voting, Kepala DPMD Kabupaten Bogor Drs. Deni Ardiana Mengatakan, cara e-Voting ini sudah direncanakan sejak awal 2016 untuk persiapan pilkades mendatang

"Ya, tahun depan cara pemilihan dan pemungutan suara bakal dilakukan secara otomatis. Salah satu syaratnya, nomor NIK e-KTP telah terdaftar di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Indonesia (Kemendagri), penyelengaraan itu di gelar secara elektronik voting (e-Voting) serta elektronik verifikasi (e-Verifikasi), ujarnya.

Dalam kajian itu, lanjut dia, baik penyediaan perangkat, sistem, petugas, panitia Pilkades sehingga teknis pelaksanaannya akan disesuaikan Peraturan Bupati (Perbub) Kabupaten Bog



Kalender Kegiatan

NOV
14
Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES)

JADWAL PELAKSANAAN PEMBINAAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDES)

Lokasi : RUANG RAPAT BPMPD KABUPATEN BOGOR
AUG
24
Pembinaan Penyusunan RPJMDes dan RKPDes di 39 Kecamatan

RABU, 24 AGUSTUS 2016

TAJURHALANG                     …
Lokasi : Kantor Kecamatan

MEI
09
penyelenggara pelatihan aplikasi siskuedes/simda Bagi Bendahara Desa

Peserta bintek berdahara desa 39 kecamatan 417 desa

 

 


Lokasi : Hotel Taman Aer Jalan raya Puncak Megamendung Bogor
MEI
03
Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Dan Pendayagunaan data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2016

Hari/Tanggal     : Selasa - Rabu, 03 s/d 04 Mei…
Lokasi : Hotel Puri Ayuda Resort Jl. Raya Puncak Cipayung Sirnagalih Megamendung Bogor.

APR
25
JADWAL SELEKSI TEGAR BERIMAN AWARDS

PELAKSANAAN SELEKSI RT/RW SEKABUPATEN BOGOR

Dalam Rangka Pelaksanaan Seleksi Ketauladanan


Lokasi : Ruang Rapat BPMPD Kabupaten Bogor
PROFIL DESA  DAN  KELURAHAN KABUPATEN BOGOR
SIPEDES
2017 © Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa